Negara-negara Berkembang Terancam Jatuh dalam Krisis karena Utang

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya, YB Suhartoko, menyoroti penarikan utang baru yang dilakukan pemerintah.

Menurut Suhartoko, jika untuk memperkuat devisa, menunjukkan ada potensi pelemahan mata uang domestik. "Jika untuk keperluan yang lain terutama untuk tujuan produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu dipikirkan manajemen utang ke depannya," ucapnya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan pemerintah sampai 12 Desember 2023 sudah menarik utang 345 triliun rupiah untuk membiayai rencana defisit APBN 2023 sebesar 598 triliun rupiah.

UU APBN secara eksplisit menyatakan rakyat (DPR) memberi wewenang kepada pemerintah menarik utang hanya sebesar untuk membiayai defisit anggaran. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menarik utang lebih besar dari defisit anggaran. Maka dinamakan utang pembiayaan anggaran.

Karena itu, menarik utang 345 triliun rupiah untuk membiayai defisit anggaran 35 triliun rupiah sangat tidak masuk akal dan melanggar UU APBN.
Halaman Selanjutnya....