Myanmar Lobi Tiongkok-Russia Tolak Resolusi

Naypyitaw - Pemerintah Myanmar tengah bernegosiasi dengan Tiongkok dan Russia untuk membujuk kedua negara tersebut agar menggagalkan setiap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar Thaung Tun mengatakan, Myanmar sangat bergantung dan berharap pada Tiongkok dan Russia yang merupakan anggota tetap DK PBB dan memiliki hak veto, untuk menggagalkan setiap resolusi PBB soal krisis Rohingya itu.

"Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa negara sahabat agar tidak membawa itu (krisis Rohingya) ke Dewan Keamanan. Tiongkok adalah teman kami dan kami juga memiliki hubungan yang bersahabat dengan Russia, jadi tak akan mungkin masalah itu dibawa maju," tutur Thaung Tun kepada para wartawan dalam konferensi pers di Naypyitaw, Rabu (6/9).

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengirimkan surat kepada DK PBB. Surat itu berisi kekhawatiran Guterres bahwa kekerasan di Rakhine bisa berkembang menjadi bencana kemanusiaan. Pemimpin badan dunia itu pun mengingatkan risiko krisis kemanusian di Myanmar itu bisa mengganggu kestabilan wilayah.

Situasi di negara bagian Rakhine semakin memprihatinkan setelah pada 25 Agustus, bentrokan kembali pecah antara militer Myanmar dengan militan Rohingya atau ARSA. Militer Myanmar melancarkan operasi untuk memburu para militan Rohingya yang menyerang pos-pos polisi dan pangkalan militer.

Operasi militer yang dilaporkan sarat kekerasan terhadap warga sipil itu, telah menewaskan 400 orang dan memicu eksodus warga Rohingya. Otoritas Myanmar menegaskan pihaknya memerangi teroris dengan cara yang legal. Mereka menuding militan Rohingya yang mendalangi pembunuhan warga sipil dan membakar rumah-rumah warga. Namun menurut pemantau HAM dan keterangan pengungsi Rohingya, militer Myanmar adalah dalangnya.

Guterres mendesak otoritas di Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rakhine. Guterres juga meminta Myanmar mengambil langkah untuk memberikan kesempatan bagi warga Rohingya di sana, menjalani kehidupan normal.

"Keluhan dan penderitaan Rohingya yang tidak terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam destabilisasi regional," kata Guterres.

Sementara itu, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengecam teroris yang bentrok dengan militer Myanmar. Dalam pernyataan via Facebook, Suu Kyi menyebut pemerintah telah membela semua warga Rakhine.

"(Pemerintah) telah mulai membela seluruh warga Rakhine dengan cara sebaik mungkin," ucap Suu Kyi dalam pernyataan itu.

Dia juga mengingatkan tentang informasi yang tidak akurat soal situasi di Myanmar, yang berpotensi memperburuk hubungan dengan negara lain. Suu Kyi merujuk pada postingan Twitter Wakil Perdana Menteri Turki soal foto-foto korban kekejian di Rakhine, yang belakangan diketahui bukan berasal dari Myanmar. Wakil PM Turki itu telah menghapus postingan tersebut.

"Informasi palsu semacam itu yang dipicu oleh wakil perdana menteri hanyalah ujung gunung es raksasa dari kesalahan informasi untuk menciptakan banyak masalah antara beberapa negara dan dengan tujuan mempromosikan kepentingan teroris," kata Suu Kyi. Rtr/P-4