Myanmar Dicurigai Beli Alutsista dari Korut

YANGON - Amerika Serikat (AS) mencurigai mantan rezim militer di Myanmar yang beberapa waktu lalu berkuasa, telah membeli utama alat utama sistem pertahanan (alutsista) buatan Korea Utara (Korut). Selain transaksi alutsista, dicurigai pula Pyongyang telah mengirim pakar misil dan pakar material untuk produksi persenjataan ke Myanmar.

Oleh karena itu Washington DC tak ingin pemerintahan Myanmar yang berkuasa saat ini dipimpin secara de facto oleh Aung San Suu Kyi menempuh langkah yang sama dengan rezim lalu.

Alasan AS seperti dikemukan oleh utusan khusus AS untuk urusan kebijakan Korut bernama Joseph Yun, karena transaksi itu bisa dijadikan modal bagi pengembangan persenjataan Korut serta melanggengkan kekuatan kelompok penguasa di Korut saat ini.

Isu Korut dilaporkan harian milik negara Global New Light of Myanmar edisi Selasa (18/7) jadi topik pembicaraan utama saat pertemuan Yun dengan Suu Kyi dan panglima Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyitaw.

Sebelumnya pada Senin (17/7) tudingan kecurigaan AS telah disangkal seorang pejabat Myanmar yang mengatakan negaranya sama sekali tidak memiliki hubungan militer dengan Korut. Pernyataan dilontarkan sebelum Yun tiba di Myanmar untuk misi perundingan dengan Myanmar bagi mencari jaminan mengenai upaya untuk mengisolasi Korut.

Sebelum bertolak ke Myanmar, Yun sempat menghadiri sebuah konferensi di Singapura yang fokus membahas ketegangan di kawasan Semenanjung Korea, terutama terkait program nuklir dan uji coba misil Korut yang terus berlangsung.

Kunjungan Yun ke Asia diumumkan setelah uji coba misil balistik antarbenua Korut pada 4 Juli lalu, yang diklaim Pyongyang bisa membawa hulu ledak nuklir berkekuatan besar dan memiliki jangkauan untuk mencapai Alaska, AS.

AS pada Mei lalu sempat meminta negara-negara Asia Tenggara untuk berbuat lebih banyak dalam mengisolasi Korut, dan upaya itu makin meningkat setelah uji coba misil balistik pada awal Juli lalu.

Peran Militer

Junta penguasa Myanmar yang dahulu seperti halnya pemerintahan Korut, juga sempat dijauhi secara luas oleh dunia luar karena penekanan terhadap hak asasi manusia. Namun kini, Myanmar yang telah mengalami transisi pemerintahan ke pemerintahan sipil menegaskan bahwa kesepakatan senjata dan hubungan militer lainnya dengan Korut dihentikan sebelum transisi pada 2011. Namun hal itu masih diragukan AS.

"Militer Myanmar masih memiliki 'koneksi tersisa' dengan Korut," kata Daniel Russel, diplomat AS untuk Asia Timur, pada sidang kongres pada September lalu.

Terkait kecurigaan AS bahwa Pyongyang telah mengirim pakar misil dan pakar material untuk produksi persenjataan ke Myanmar, pada Mei 2014, para ahli yang bertugas menganalisa hasil citra satelit dari fasilitas militer di Myanmar, berhasil mengidentifikasi sebuah lokasi fasilitas militer dimana Korut membantu Myanmar dalam memproduksi rudal darat-ke-udara di dekat Kota Minbu yang dikelola oleh 300 orang Korut. SB/Rtr/I-1