MPR Minta Pimpinan DPR Segerakan RUU PPRT Jadi UU
Foto : ANTARA/HO-MPR
Tangkapan layar - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema “Memuliakan Lansia: Hak-Hak Lansia, Kewajiban Negara dan Masyarakat” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu (7/8).
“Menjelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, pimpinan DPR RI harus menyegerakan RUU yang sedang dalam proses legislasi untuk dituntaskan menjadi undang-undang, seperti RUU PPRT yang sudah menjadi RUU usulan DPR."
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pimpinan DPR RI segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang (UU).
"Menjelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2019-2024, pimpinan DPR RI harus menyegerakan RUU yang sedang dalam proses legislasi untuk dituntaskan menjadi undang-undang, seperti RUU PPRT yang sudah menjadi RUU usulan DPR," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.
Baca Juga :
Pengesahan RUU PPRT Bisa Cegah TPPO
Dia juga mendorong pimpinan DPR RI segera merespons Surat Presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) yang telah dikirimkan pemerintah 15 bulan lalu agar proses pembahasan RUU PPRT segera berlanjut.
Dia menilai sejumlah RUU yang sudah disepakati sebagai usulan DPR harus didorong agar segera tuntas dibahas guna menjadi undang-undang.
Adapun, berdasarkan catatan Badan Legislasi (Baleg) DPR, terdapat 18 RUU yang telah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat I dan 93 RUU yang akan memasuki tahap pembicaraan tingkat I.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya