MPR Mandataris Kedaulatan Rakyat Yang Melambangkan Kesatuan Bangsa

Itulah yang melatarbelakangi Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR untuk terus me-nerus melakukan diskusi, seminar, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan perguru-an tinggi bagi penataan sistem ketatanegaraan. Penataan harus didekati dengan pendekatan aspi-rasi masyarakat dan kon-sep-konsep yang ideal.

"Kita ingin mendapat jawaban atas pertanyaan apakah sistem ketatane-garaan, konstitusi, dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan jati diri bangsa (nilai-nilai Pan-casila) dan apakah sudah sesuai dengan kehendak masyarakat, serta apakah secara historis sudah sesuai dengan amanat foun ding fathers. Per-tanyaan-pertanyaan inilah yang perlu didalami dalam seminar ini," ujarnya.

Sementara itu pemerha-ti kebangsaan, Yudi Latief yang menjadi pemateri dalam diskusi itu menyatakan, MPR me rupakan manda-taris ke daulatan rakyat yang me lambangkan ke-satuan se mangat kekeluar-gaan bangsa Indonesia.

Dalam kedudukan se-perti itu, tugas utama MPR adalah merumuskan dan menetapkan hukum dasar (konstitusi) dan kebijakan dasar (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang men-jadi pedoman dasar bagi seluruh cabang-cabang kekuasaan dalam menye-lenggarakan pemerintah-an negara.

"Dengan adanya GBHN, negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai negara liberal yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar semata dan menjadikan fungsi negara sekedar 'penjaga malam'," kata Yudi Latief.
Halaman Selanjutnya....