MPR Desak Pemerintah Beri Pinjaman ke UMKM

JAKARTA - Pimpinan MPR mendesak pemerintah untuk segera memutuskan kebijakan keberpihakan pada rakyat kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu diwujudkan dengan cara memberikan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1 persen sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Injeksi sekitar 40 triliun rupiah ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Sebenarnya 40 triliun rupiah kami rasa tidak cukup. Kami usulkan paling tidak 200 triliun rupiah," kata Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad dalam diskusi Media Expert Meeting dengan tema Bagaimana Menghadapi New Normal di Bidang Ekonomi, Apa yang Harus Dilakukan?, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (14/7).

Fadel menegaskan krisis politik dan ekonomi pada 1998, pemerintah berani memberikan pinjaman sangat besar pada bank-bank swasta yang belakangan menjadi masalah yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bunga rekapnya harus dibayar pemerintah saat ini sekitar 60 triliun rupiah setiap tahun, padahal banyak uang BLBI dikemplang pemilik bank.

Sangat Setuju

Diakui Fadel, sebelumnya pimpinan MPR sudah bertemu dan berbicara panjang lebar dengan Presiden soal ini dan Jokowi sangat setuju dengan usul MPR tetapi Menteri Keuangan belum memperlihatkan komitmennya. "Jadi melalui pertemuan ini kita mendesak lagi pada pemerintah agar segera membantu UMKM," ujarnya.

Fadel dalam pernyataan tertulisnya menambahkan semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk UMKM. Sebanyak 47 persen UMKM terkena dampak Covid-19. Untuk itu UMKM perlu disokong kelangsungannya dengan kredit.

Menurut catatan Fadel, saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi - UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan. ν mar/N-3