Minyak Goreng Mahal Bebani UMKM

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) khawatir kenaikan harga minyak goreng selama hampir tiga bulan terakhir semakin membebani kalangan bawah beserta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi untuk membantu ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah tak hanya mengintervensi melalui operasi pasar (OP), tetapi juga keamanan pasokan. OP juga harus dijamin tepat sasaran agar membantu ekonomi masyarakat kelas bawah.

Ketua BPKN, Rizal Edi Halim, menegaskan kenaikan harga minyak goreng ini harus menjadi perhatian serius karena sudah lama terjadi dan di sisi lain kita ada produsen minyak sawit (CPO) global, sementara harga di sektor hilir itu sering kali tidak terkendali, baik apakah itu karena struktur pasar ataupun karena politik dagang.

"Tentu banyak hal yang bisa berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen. Harus ambil langkah mitigasi pada beban hidup masyarakat yang saat ini tengah menghadapi dampak pascapandemi," tegas Rizal Edi pada Koran Jakarta, Selasa (11/1).

Dia menjelaskan kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung kepada konsumen, baik rumah tangga maupun industri, terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Salah satu jenis usaha dalam industri pengolahan makanan yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya adalah usaha penggorengan kerupuk.

Tentunya ketersediaan bahan baku pembuatan minyak goreng untuk supply dan demand di pasaran dapat dijaga sehingga harga minyak goreng bisa stabil di pasaran dengan tetap memperhatikan ketersediaan supply dalam negeri demi menjaga demand di pasaran dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang hingga saat ini belum juga terkendali meski Tahun Baru 2022 telah lebih dari satu pekan berlalu. Untuk itu, dia mengingatkan agar operasi pasar yang akan dilakukan harus tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan sama sekali.

"Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global dan ditambah dengan momen Nataru. Untuk itu, operasi pasar ini mesti tepat sasaran dan zero mistake," ungkapnya.

Upaya Preventif

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan jika harga bahan-bahan pokok terus naik dan dan tak bisa dikendalikan, yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Netty juga menyoroti aksi pemerintah yang menggelar OP guna membuat harga bahan pokok lebih stabil.

"Saya kira operasi pasar saja tidak akan cukup dalam menstabilkan harga bahan pokok. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan terutama dengan memastikan keamanan suplai. Jangan hanya sekadar menggelar OP yang setelah itu tidak ada tindak lanjutnya lagi," tegasnya.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyebutkan pemerintah melaksanakan program distribusi minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter melalui operasi pasar dan ritel modern yang dimulai sejak November 2021. Program distribusi minyak goreng sawit (MGS) kemasan sederhana ini didukung oleh industri MGS dan Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO).

"Untuk lebih mengoptimalkan program yang telah berjalan ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau sekitar 14.000 ribu rupiah per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia," kata Putu.