Minyak Goreng Mahal Bebani UMKM

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) khawatir kenaikan harga minyak goreng selama hampir tiga bulan terakhir semakin membebani kalangan bawah beserta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Karena itu, lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi untuk membantu ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah tak hanya mengintervensi melalui operasi pasar (OP), tetapi juga keamanan pasokan. OP juga harus dijamin tepat sasaran agar membantu ekonomi masyarakat kelas bawah.

Ketua BPKN, Rizal Edi Halim, menegaskan kenaikan harga minyak goreng ini harus menjadi perhatian serius karena sudah lama terjadi dan di sisi lain kita ada produsen minyak sawit (CPO) global, sementara harga di sektor hilir itu sering kali tidak terkendali, baik apakah itu karena struktur pasar ataupun karena politik dagang.

"Tentu banyak hal yang bisa berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen. Harus ambil langkah mitigasi pada beban hidup masyarakat yang saat ini tengah menghadapi dampak pascapandemi," tegas Rizal Edi pada Koran Jakarta, Selasa (11/1).

Dia menjelaskan kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung kepada konsumen, baik rumah tangga maupun industri, terutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah. Salah satu jenis usaha dalam industri pengolahan makanan yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku utama dalam proses produksinya adalah usaha penggorengan kerupuk.
Halaman Selanjutnya....