Minim Revisi DIPA, Kinerja APBN 2018 Meningkat

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyataka kinerja pelaksanaan anggaran selama 2018 meningkat terutama di dalam perencanaan dan penggunaan anggaran negara dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Indikasi tersebut didasarkan pada penurunan frekuensi revisi anggaran.

"Dengan perbaikan ini kami harap APBN mampu menjadi instrumen fiskal di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai meninjau pelaksanaan tutup tahun anggaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jumat pekan lalu.

Angka indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan III-2018 konsisten menunjukkan perbaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86 persen menunjukkan perencanaan anggaran makin akurat dan matang.

Menkeu memperkirakan tidak adanya APBN perubahan di tahun anggaran 2018 menyebabkan penurunan frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

"Revisi DIPA turun karena faktor tidak adanya APBN-P, yang menyebabkan satuan kerja kementerian dan lembaga fokus untuk mengelola anggaran yang mereka sudah peroleh," ujarnya.

Jumlah revisi DIPA per triwulan III-2018 mencapai 7.245 atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 52.027.

Kemudian dari sisi uang persediaan yang mencapai 15,12 triliun rupiah di 2017, pada tahun ini turun menjadi 8,6 triliun rupiah. Hal itu menggambarkan adanya perbaikan dari sisi tertib perencanaan penggunaan anggaran.

Sementara dari sisi kepatuhan, para satker menyampaikan data kontrak 78,04 persen untuk triwulan III-2018 dari hanya 58,15 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Saya berharap ini mencapai 100 persen, karena ini akan berharga bagaimana pengguna anggaran melakukan kontrak dan bagaimana hasil atau program yang akan dicapai," kata Sri Mulyani.

Tertib LPJ

Kemenkeu juga mencatat peningkatan ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari posisi di 2017 yang hanya 61 persen menjadi 81 persen hingga triwulan III-2018.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 tidak hanya terserap dengan lebih cepat dan tepat waktu, tetapi juga pencairan dan pertanggungjawabannya lebih tertib dan akuntabel.

Sri Mulyani menghargai satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga yang fokus menjalankan sesuai perencanaan anggaran mereka masing-masing. "Tahun ini juga tidak ada APBN perubahan. Oleh karena itu keseluruhan satker bisa lebih fokus menjalankan sesuai apa yang direncanakan pada awal," ujar dia. Ant/E-10