Milad Ke-112 Muhammadiyah Dorong Kemakmuran
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah).
Foto: ANTARA/HO-MuhammadiyahJAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan peringatan Milad ke-112 Muhammadiyah mengambil tema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua.
Dalam pidatonya, Haedar menekankan bahwa kemakmuran bukan hanya tuntutan konstitusi, tetapi juga cita-cita bersama bangsa Indonesia yang harus diwujudkan secara merata.
“Mewujudkan Indonesia makmur merupakan perintah konstitusi sekaligus cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh institusi negara,” kata Haedar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/11).
Menurutnya, kemakmuran yang diperjuangkan Muhammadiyah tidak hanya berbasis material, tetapi juga mencakup dimensi rohaniah. Haedar mengingatkan bahwa kemakmuran sejati berarti itu berdimensi lahiriah sekaligus rohaniah untuk semua orang tanpa diskriminasi.
Ia juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila.
“Kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya untuk kelompok kecil orang, sementara mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan,” kata dia.
Haedar turut mengutip pandangan Bung Karno dan Bung Hatta mengenai keadilan dan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Ia mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan semangat gotong royong dan koperasi, menjauhi individualisme dan kapitalisme.
Muhammadiyah, menurut Haedar, telah berkontribusi nyata dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kemakmuran bagi semua, baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial, maupun amal usaha.
Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah juga menjangkau kawasan terdepan, terjauh, dan tertinggal dengan semangat kemandirian.
“Muhammadiyah dalam usaha menghadirkan kemakmuran bangsa menjadikannya sebagai satu mata rantai usaha dengan membangun iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.
Haedar juga menyoroti peran penting pemerintah dalam pembangunan ekonomi berbasis konstitusi.
Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit.
Berita Trending
- 1 Ini Gagasan dari 4 Paslon Pilkada Jabar untuk Memperkuat Toleransi Beragama
- 2 Pasangan Andika-Hendi Tak Gelar Kampanye Akbar Jelang Pemungutan Suara Pilgub Jateng
- 3 Cawagub DKI Rano Karno Usul Ada Ekosistem Pengolahan Sampah di Perumahan
- 4 Pusat perbelanjaan konveksi terbesar di Situbondo ludes terbakar
- 5 Ini Cuplikan Tema Debat Ketiga Pilkada DKI
Berita Terkini
- UU TPKS Sudah Ada, Mengapa Perspektif Korban dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Masih Terabaikan?
- DPR: Fit and Proper Test Capim KPK Harus Kembalikan Muruah dan Kredibilitas Lembaga
- Bentrokan di Pakistan, 8 Tentara Tewas, 7 Polisi Diculik
- BNPB: Beberapa Daerah Bersiaga Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
- Ekonomi Kreatif Berperan Strategis Wujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan