Menteri Tjahjo: Telah Banyak Pembenahan yang Dilakukan Pemkab Sumedang

SUMEDANG - Telah banyak pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat berkunjung ke Kabupaten Sumedang.

Kunjungan kerja Menpan RB ke Sumedang dalam rangka menghadiri Peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang serta Public Service and Digital Explore Sumedang.

Sebagai bukti pembenahan yang dilakukan, saat ini, berdasarkan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah 60,01 atau predikat B (Baik).

"Indeks tersebut berada di atas rata-rata indeks reformasi birokrasi kementerian atau lembaga yang berada pada 51,08. Hal ini menggambarkan telah banyak pembenahan yang dilakukanPemerintah Kabupaten Sumedang," kata Tjahjo di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (23/2).

Menurut Tjahjo, reformasi birokrasi pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistempenyelenggaraan pemerintahan. Dan sesuai arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi ditekankan padapenciptaan birokrasi yang lincah, ramping, berorientasi pada hasil, mengelola anggaran dengan efektif, efisien dan ekonomis, serta diisi oleh sumber daya manusia yang smart dan adaptif terhadap perkembangan zaman. "Terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi periode 2019-2024," katanya.

Pertama, kata Tjahjo, mewujudka birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kedua, mewujudkan birokrasi yang kapabel. Ketiga, mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

"Beberapa hal yang telah dan akan terus kita lakukan dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2019- 2024, yaitu pertama, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada restrukturisasi kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih gesit,lincah, dan ramping," ujarnya.

Kedua, kata Tjahjo, restrukturisasi metode kerja, proses bisnis, dan SOP. Sehingga layanan menjadi lebih cepat, murah, dan tidak berbelit-belit. Ketiga, lerubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan produktif.

"Jadi reformasi birokrasi bukan hanya melakukan perubahan fundamental pada aspek kultural, struktural, instrumental dan kapasitas aparatur. Reformasi birokrasi dilakukan denganmembangun sistem yang baik, yang mengakomodasi harapan masyarakat, yang menopang pemerintahan dari perubahan global, yang mendorong kinerja bersama seluruh generasipenerus dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.