Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
IKN Nusantara

Menteri PUPR Paparkan Progres Pembangunan IKN di Kaltim

Foto : Antara
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga November 2022 sebanyak 40 kegiatan konstruksi senilai 25,99 triliun rupiah.

"Jadi IKN ini memang sudah kita mulai pembangunan prasarana dasarnya, yaitu di Kawasan Inti Pusat Pembangunan (KIPP) berupa jalan tol hingga penyiapan air baku," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (28/11).

Menteri Basuki menjelaskan, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pembangunan (KIPP) Zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai 15,08 triliun rupiah.

Pembangunan infrastruktur di KIPP ini terdiri dari: 2 kegiatan Sumber Daya Air senilai 690 miliar rupiah, 7 kegiatan Bina Marga senilai 1,97 triliun rupiah, 14 kegiatan Cipta Karya senilai 11,32 triliun rupiah, dan 2 kegiatan Perumahan senilai 1,09 triliun rupiah.

Sedangkan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai 10,91 triliun rupiah yang terdiri dari: 3 kegiatan Sumber Daya Air senilai 1,07 triliun rupiah, 9 kegiatan Bina Marga senilai 8,75 triliun rupiah, dan 3 kegiatan Cipta Karya senilai 1,07 triliun rupiah.

"Kegiatan yang telah terkontrak hingga pekan ke-4 November 2022 yaitu sebanyak 22 kegiatan senilai 15,01 triliun rupiah," ujarnya.

Lebih lanjut Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR juga meminta tambahan anggaran sebesar 12,7 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik, pengembangan wilayah pusat pemerintahan, pembangunan jalan akses bandara VVIP, hingga penyediaan hunian untuk ASN TNI/Polri.

"Setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden pada 22 Agustus, dengan banyaknya investor yang ingin masuk, maka kami diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN tidak hanya di KIPP 1A tetapi juga di 1B dan 1C," katanya.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top