![Menteri PANRB Sebut Perampingan ASN Telah Hemat Anggaran Rp8 Triliun](https://koran-jakarta.com/images/article/menteri-panrb-sebut-perampingan-asn-telah-hemat-anggaran-rp8-triliun-231031125812.jpg)
Menteri PANRB Sebut Perampingan ASN Telah Hemat Anggaran Rp8 Triliun
![Menteri PANRB Sebut Perampingan ASN Telah Hemat Anggaran Rp8 Triliun](https://koran-jakarta.com/images/article/menteri-panrb-sebut-perampingan-asn-telah-hemat-anggaran-rp8-triliun-231031125812.jpg)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan transformasi kelompok jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah berhasil menghemat anggaran negara mencapai 8 triliun rupiah.
"Dari 3.414 kelompok jabatan pelaksana sekarang sudah disederhanakan tinggal tiga kelompok jabatan saja," kata Anas usai menghadiri kegiatan di Jakarta, Selasa (31/10).
Anas mengatakan, apabila perampingan struktur organisasi perangkat daerah dapat diaplikasikan di seluruh kabupaten/kota, diproyeksikan ada pengurangan sekitar 1.238 eselon II, 30.854 eselon III, dan 157.192 eselon IV.
Menurut dia, pengurangan lebih dari 1.200 eselon II tersebut dapat menghemat belanja operasional Rp619 miliar per tahun. Dan pengurangan pegawai eselon III dapat mengefisienkan belanja operasional sebesar Rp7,4 triliun per tahun.
Dia mengatakan bahwa penyederhanaan kelompok ASN membuat struktur organisasi menjadi lebih ringkas.
"Begitu juga terkait struktur organisasi sejak Oktober telah kami sederhanakan lebih dari 98 struktur yang telah kami konsolidasikan," ujarnya.
Anas mengatakan bahwa penyederhanaan kelompok jabatan ASN sejalan dengan rencana kerja Presiden Joko Widodo yang menargetkan penyederhanaan birokrasi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kata Anas, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam merumuskan variabel yang menentukan kebutuhan ASN di suatu daerah.
"Kami sepakat dengan Kemendagri membuat variabel-variabel yang tidak bisa diubah oleh daerah, kami langsung ambil (data)dari BPS dengan variabel seperti jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, ekonomi dan seterusnya," katanya.
Penyederhanaan birokrasi, kata Anas, dikerjakan seiring dengan program digitalisasi agar pelayanan optimal bisa berjalan.
"Kalau program digitalnya jalan berarti jumlah struktur dan orangnya bisa dikurangi tapi fungsinya tetap bisa dioptimalkan," ujarnya.
Anas mencontohkan efisiensi yang sudah berjalan di Kementerian Keuangan dengan hanya merekrut satu posisi meskipun terdapat dua posisi yang pensiun.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya