Menteri BUMN Bakal Ganti Dirops Waskita Karya

BANDUNG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menilai jabatan direktur operasi (Dirops) menjadi kelemahan dari struktur organisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berpengaruh terhadap banyaknya kecelakaan konstruksi yang dikerjakan perusahaan pelat merah itu.

"Di Waskita, karena kami melihat banyak kelemahan terutama direktur operasi. Jadi kita akan melakukan perombakan yang cukup besar, karena itu sudah perusahaan publik saat Rapat Umum Pemegang Saham yang akan datang April mendatang," kata Rini usai meninjau perkembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Thunn Walini Bandung Barat, Rabu (21/3).

Rini menyayangkan atas sejumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi dan menyampaikan permohonan maafnya setelah kecelakaan kerja pada proyek Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Minggu (18/3). "Kecelakaan tersebut sepenuhnya karena kelalaian manusia," ujarnya.

Rini menilai salah satu upaya meminimalisasi kembalinya terjadi kecelakaan kerja dengan memperkuat struktur organisasi pada tubuh Waskita Karya, yakni dengan menambahkan jabatan khusus direktur keselamatan konstruksi. "Ada direktur yang bertanggung jawab penuh mengenai keamanan.

Kalau untuk konstruksi lanjutan harus dilihat dulu. Sekarang ini di BUMN Karya akan kita masukkan satu Direktur Keselamatan Konstruksi," kata dia. Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, mengatakan Kementerian BUMN akan menambah jabatan baru yang bertanggung jawab penuh terhadap quality, health, safety & environment (QHSE).

"Garis besar tugas pejabat direksi QHSE adalah menjamin kualitas dan keamanan sesuai standar serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan," kata Ahmad Bambang.

Rekomendasi KKK

Penambahan direksi Waskita Karya tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada April 2018. Bambang juga mengingatkan BUMN Karya agar menjalankan rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi yang telah disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk segera mengganti jajaran direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Hal itu diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang disampaikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. "Sanksi untuk Waskita agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi, dievaluasi semua," ujar Basuki.

Ant/AR-2