Menteri ATR/BPN: Sertifikasi Tanah Ulayat Butuh Bantuan Perguruan Tinggi

Hal tersebut dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 serta Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 yang pada intinya menyebutkan penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat melalui mekanisme hak pengelolaan.

"Ekonomi bisa maju ketika tanah ulayat sudah menjadi hak pengelolaan masyarakat hukum secara komunal," ujar dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof Yuliandri mengatakan terkait bidang agraria dan tata ruang perguruan tinggi itu telah melakukan berbagai kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

Kerja sama itu di antaranya nota kesepahaman tentang pengembangan tri darma perguruan tinggi serta tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN. Berikutnya penelitian inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Sumbar dan Kalimantan Tengah.

"Termasuk juga kerja sama pilot project tindak lanjut data inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Sumbar tahun 2023," kata Profesor Yuliandri. Ant/I-1