Mensos Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Bansos Tak Tepat Sasaran

Tidak Terdaftar
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar 5,5 triliun rupiah yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari 120 triliun rupiah bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan 5,5 triliun rupiah tidak masuk dalam DTKS.

BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah 5,5 triliun rupiah tersebut.

Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.

Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.