Menlu Sebut Junta Myanmar Bertanggung jawab atas Krisis Perdamaian

Pemerintah militer Myanmar bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pada hari Kamis. Ia menambahkan blok regional telah melakukan bagiannya dalam mencoba untuk mengakhiri permusuhan di negara yang dilanda perselisihan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN telah mendesak Myanmar untuk menerapkan rencana perdamaian yang disepakati tahun lalu untuk menghentikan spiral kekerasan yang telah mencengkeram negara itu sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada Februari 2021.

Rencana tersebut, yang disepakati sekitar 18 bulan lalu, termasuk terlibat dalam dialog konstruktif, dan akses untuk bantuan kemanusiaan dan utusan khusus ASEAN. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, yang akan memimpin blok regional tahun depan, mengatakan kepada Reuters bahwa kesalahan atas kurangnya kemajuan terletak pada junta.
Halaman Selanjutnya....