Menlu Austria Sebut Dewan Keamanan PBB Harus Libatkan Lebih Banyak Negara Global South
Perwakilan yang lebih luas dari negara-negara Global South di Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk reformasi lembaga tersebut. Tanpa reformasi ini, badan tersebut akan menghapus eksistensinya sendiri, ujar Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg, pada Kamis (26/9/2024).
Foto: ANTARA/AnadoluMoskow - Perwakilan yang lebih luas dari negara-negara Global South di Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk reformasinya karena tanpa hal tersebut, badan itu akan mengalami kehancuran, ujar Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg.
"Kita tidak bisa memiliki Dewan Keamanan yang mencerminkan dunia tahun 1945. Kita memerlukan Dewan Keamanan yang mencerminkan dunia tahun 2025. Kita membutuhkan negara-negara Asia dan Afrika lainnya di Dewan Keamanan. Global South harus memiliki posisi yang lebih kuat. Jika kita tidak mencapainya, PBB akan menghapus eksistensinya sendiri," kata Schallenberg dalam wawancaranya dengan surat kabarDer Standard,Kamis.
Presiden AS Joe Biden menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB tahun lalu, dan hal tersebut disampaikan dengan lebih jelas dibandingkan presiden AS lain sebelumnya, ujar Schallenberg.
Ia menambahkan bahwa dunia membutuhkan sistem internasional berbasis aturan.
"Pendekatan multilateral bukanlah sebuah kemewahan, tetapi sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Kami, Austria, sebagai negara di Eropa Tengah yang berorientasi pada ekspor, sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan," kata Schallenberg.
"Kita harus memastikan bahwa negara-negara besar, termasuk yang memiliki senjata nuklir, tidak mengabaikan aturan tersebut secara imperialistik. Namun, untuk menjaga multilateralitas ini, kita memerlukan reformasi. Dewan Keamanan saat ini tidak cukup inklusif," kata Schallenberg menambahkan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bersama banyak pemimpin dunia, telah berulang kali menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB, karena hal tersebut akan membantu dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta menyeimbangkan kembali hubungan global.
Sebagian besar gagasan reformasi berkaitan dengan memperluas badan tersebut dengan meningkatkan keterwakilandari mayoritas negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang saat ini sangat rendah.
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
- 4 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 5 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
Berita Terkini
- Kemenparekraf Aktivasi Keep the WonderxCo-Branding Wonderful Indonesia
- UMP DKI Jakarta 2025 Diumumkan Setelah Pilkada
- Trump Pilih Manajer Dana Lindung Nilai Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan AS
- KPU RI Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sekitar 82 Persen
- Program Bumi Berdaya Pacu Daya Saing SDM