Penegak Hukum -- 1.730 dari 7.700 Hakim Bakal Ikuti Aksi Cuti Bersama pada 7-11 Oktober 2024
Menkumham Tindak Lanjuti Tuntutan Kesejahteraan Hakim
Foto : ANTARA/Asprilla Dwi Adha
KESEJAHTERAAN HAKIM -- Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto (kiri) bersama Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto (kanan) menyampaikan paparan saat audiensi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10). Audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dengan Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Keuangan, dan Bappenas membahas perlindungan profesi hakim dan peningkatan kesejahteraan hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang dinilai tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun.
Menkumham menegaskan telah berkomunikasi dengan Kemenkeu untuk menindaklanjuti tuntutan para hakim terkait kenaikan gaji pokok, tunjangan jabatan, transportasi, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan.
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menemui perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) dan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menindaklanjuti tuntutan para hakim, seperti kenaikan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, hingga rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanan para hakim.
"Kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut (tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia)," ujar Supratman di Jakarta, Senin (7/10).
Baca Juga :
Peringati Hari Pengayoman
Supratman juga menjelaskan bahwa pada waktu yang bersamaan dengan pertemuan antara dirinya dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, juga terjadi pertemuan antara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dengan pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin.
"Di jam yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu hadir pada pertemuan dengan Pengurus IKAHI di gedung MA RI," ucap dia.
Atas respons positif Menteri Hukum dan HAM, Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Aji Prakoso mengatakan akan menunggu hasil pembahasan yang terjadi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Mahkamah Agung (MA), Kemenkeu, Komisi Yudisial, dan Bappenas.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya