Menko Polhukam Perintahkan Hapus Ego Sektoral Kawal Pilkada

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menilai bahwa partisipasi politik masyarakat, khususnya pada Pilkada tahun 2024, masuk kategori baik.

Penilaian tersebut ia peroleh melalui berbagai kunjungan ke daerah, seperti Jayapura, Papua, Makassar, Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, Medan, dan Sumatera Utara.

Soal Konflik

Oleh karena itu, Hadi mengelompokkan kemungkinan terjadinya konflik menjadi dua sesi, yakni konflik di lapangan dan konflik di Mahkamah Konstitusi, mengingat MK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada.

Menko Polhukam juga memerintahkan kepada pihak terkait untuk meningkatkan sistem keamanan siber berbagai situs KPU, khususnya yang berkaitan dengan hasil Pilkada 2024.