Menko Bidang Perekonomian Minta Pemerintah Daerah Segera Lakukan Hal Penting Ini Demi Pulihkan Perekonomian, Ada Apa?

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat dan respons cepat dari pemerintah daerah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

"Koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan. Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional," ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Dirinya menilai saat ini dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang disebut oleh PBB sebagai The Perfect Storm. Tantangan itu mulai dari gelombang pandemi Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, hingga Cost of Living.

Bank Dunia sendiri bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 2,9 persen dari yang sebelumnya berada di 4,4 persen utamanya sebagai imbas konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Walaupun begitu, indikator sektor eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang solid. Menurutnya, hal tersebut tercermin dari tren surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut. Tak hanya itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB juga berada pada level yang aman.

Menurut Airlangga, prospek ekonomi yang membaik ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan investor sehingga diprediksi mampu mendorong kegiatan perekonomian nasional, meski dalam keadaan ketidakpastian global yang melanda.

"Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi," ujarnya.

Pada kesempatan tesebut, Airlangga menuturkan pemerintah akan terus melanjutkan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah berbagai risiko ketidakpastian global yang eskalatif.

Adapun PEN akan dialokasikan pemerintah terhadap sektor UMKM. Pemerintah akan mengembangkan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu strategi pengembangan UMKM.

"Kami sangat mengapresiasi peran Bapak/Ibu Bupati dan Walikota atas dukungan untuk tersalurnya berbagai skema KUR di wilayah masing-masing pada tahun 2022 ini. Sehingga total realisasi penyaluran KUR nasional sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp147,7 triliun atau 39,6 persen dari target yang telah diberikan kepada 3,18 juta debitur," ucapnya.

Dikutip dari Antara, pemerintah juga telah mengeluarkan program KUR untuk sektor pertanian dengan plafon sebesar Rp90 triliun dan sudah tersalurkan Rp46,6 triliun atau sebesar 51,8 persen dari target, untuk rangka peningkatan produktivitas pertanian.

Sementara itu, pemerintah akan melanjutkan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022. Hal itu dilakukan lantaran infrastruktur merupakan komponen yang vital dalam mendorong pemulihan ekonomi