Menkeu: Subsidi dan Kompensasi Bisa Bengkak Sampai Rp698 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak menjadi 698,0 triliun rupiah dari target APBN 2022 yang sebesar 502 triliun rupiah.

Dengan itu, menurut Menkeu, dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat (26/8), subsidi dan kompensasi energi tahun ini bisa bertambah sebanyak 195,6 triliun rupiah.

Menkeu menyebut, membengkaknya subsidi dan kompensasi energi ini disebabkan oleh semakin melebarnya selisih Harga Jual Eceran (HJE) dengan harga keekonomian untuk bahan bakar jenis solar, pertalite, pertamax, dan Gas LPG 3 kilogram (kg).

Ia melanjutkan, melebarnya selisih harga ini disebabkan oleh naiknya asumsi Indonesian Crude Price (ICP) menjadi 105 dollar AS per barel yang mengikuti harga minyak di tingkat global, dan naiknya asumsi nilai tukar rupiah menjadi 14.700 rupiah per dollar AS.

Menkeu menjelaskan HJE solar sebesar 5.150 rupiah per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai 13.950 rupiah per liter dan HJE pertalite sebesar 7.650 rupiah per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai 14.450 rupiah per liter.

Lalu, HJE pertamax sebesar 12.500 rupiah per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai 17.300 rupiah per liter dan HJE LPG 3 kg sebesar 4.250 rupiah per kg, sedangkan harga keekonomiannya mencapai 18.500 rupiah.

Melampaui Target

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, membengkaknya subsidi dan kompensasi energi ini juga disebabkan oleh kuota volume penyaluran BBM subsidi jenis solar dan pertalite yang diperkirakan melampaui target yang tercantum dalam APBN pada akhir tahun ini.

Ia menjelaskan realisasi konsumsi solar bulan Januari-Juli tahun ini telah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota, dan realisasi konsumsi pertalite bulan Januari-Juli telah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota.

Dengan itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memperkirakan konsumsi solar hingga akhir tahun akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN 2022 sebesar 15,10 juta kiloliter.

Lalu, konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN sebesar 23,05 juta kiloliter.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar 502,4 triliun rupiah. Anggaran ini terbagi menjadi subsidi energi sebesar 208,9 triliun rupiah, kompensasi energi sebesar 234,6 triliun rupiah dan kurang bayar kompensasi energi tahun lalu sebesar 108, 4 triliun rupiah.

Selain itu Menkeu mengatakan HJE BBM bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya. Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) 105 dollar AS per barel dan nilai tukar rupiah 14.700 rupiah per dollar AS, ia menyebut subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bahan bakar pertalite, solar, pertamax hingga LPG 3 kilogram menjadi sangat besar.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi solar sebesar 63 persen atau mencapai 8.800 rupiah per liter dari harga riilnya," ujar Menkeu.