Menkeu Sri Mulyani Ungkap Rencana Bank BTN Bidik Dana Rp4,13 triliun untuk Perkuat Modal

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan memperkuat modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebesar Rp4,13 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan skema yang akan digunakan dalam right issue itu melalui kucuran pernyataan modal Negara (PMN) dengan komposisi kepemilikan saham di BTN sebesar 60 persen dan 40 persen sisanya menjadi milik publik, atau tetap sama seperti kepemilikan saat ini. Alhasil, pemerintah akan menyertakan sebesar Rp2,48 triliun dari PMN dan Rp1,65 triliun sisanya dapat dihimpun dari publik. Adapun skema tersebut akan dilaksanakan perusahaan pada November mendatang.

"Untuk BTN, pemerintah memiliki share 60 persen, sementara publik memegang 40 persen juga dilakukan right issue. PMN yang akan kita masukan sebesar Rp2,48 triliun, dimana diharapkan publik akan ikut sharing mengambil sebesar Rp1,65 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, pada Senin (29/8).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan modal dari PMN akan digunakan untuk memperkuat Car-Tier-1, dan diharapkan mencapai 15,4 persen pada 2025 sehingga bisa meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, penguatan permodalan Car-Tier-1 dinilai Rio akan mampu meningkatkan penyediaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Right issue kali ini juga akan digunakan untuk menyalurkan KPR dengan target 1,32 juta unit rumah sepanjang tahun 2022 hingga 2025 sehingga mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang perumahan.

"Penguatan permodalan Car-Tier-1 dapat meningkatkan kapasitas penyediaan perumahan oleh BTN dan menurunkan cost of fund dari pendanaan Car-Tier-2. Penyediaan fasilitas KPR dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan pada pekerja di sektor perumahan," ujar Rio.

Sebagai informasi, pada periode 2018 hingga 2022, BTN mampu memberikan kontribusi bagi penerimaan negara senilai Rp3,1 triliun dari dividen sebesar Rp492 miliar dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp2,7 triliun. Kinerja perseroan juga tetap positif di tengah seretnya modal. Berdasarkan laporan Keuangan BTN Unaudited, laba bersih senilai Rp 1,46 triliun per Juni, atau naik 58,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 920 miliar. Teranyar, Bank BTN juga telah membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp237,62 miliar atau Rp22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham. jumlah tersebut merupakan 10 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp2,37 triliun.

Adapun selain Bank BTN, pencairan PMN dan rights issue juga diperuntukan untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Semen Indonesia, dan PT Semen Kupang.