Menkeu Soroti Penyerapan Otsus Papua yang Masih Rendah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam kunjungan kerjanya ke Jayapura menyoroti masih rendahnya penyerapan dana otonomi khusus (otsus). Rendahnya penyerapan itu terlihat pada masih besarnya dana otsus yang mengendap di bank yakni 12 triliun rupiah.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (28/11), Menkeu mengatakan masih besarnya dana yang diendapkan di bank itu justru berbanding terbalik dengan adanya keluhan dana beasiswa mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua belum dibayar.

Hal itu mengesankan dana otsus sudah habis, padahal banyak yang mengendap di bank. "Kok beasiswa enggak dibayar?" tanya Menkeu. Dia menjelaskan realisasi belanja daerah 2021 di Papua barau 50,47 persen dari total belanja 52,7 triliun rupiah atau baru terserap 26,67 triliun rupiah. Sedangkan untuk Papua Barat yang terealisasi 46,14 persen atau 10,2 triliun rupiah dari 22,15 triliun rupiah. Secara nasional, belanja daerah yang belum terserap mencapai 226 triliun rupiah.

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura yang dibangun oleh PT PP (Persero) Tbk di lahan seluas 111.400 meter persegi dengan tinggi bangunan sepuluh lantai. Gedung tersebut diharapkan menjadi wadah vertikal unit-unit Kemenkeu sehingga bisa memberikan pelayanan yang terintegrasi. "Keberadaan Kemenkeu di tanah Papua ini diharapkan memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga perkembangan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat berjalan cepat dan akuntabel," ungkap Menkeu.

Papua dan Papua Barat sendiri akan mengelola dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 masing- masing 43,48 triliun rupiah dan 19,61 triliun rupiah yang terdiri dari dana otonomi khusus (otsus), dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, serta dana desa. "Saya harap GKN akan menjadi ruang untuk seluruh stakeholder Papua bersama-sama mendesain, mengawal, dan menjamin dana otsus yang disediakan betul-betul bermanfaat bagi rakyat Papua," kata Menkeu.
Halaman Selanjutnya....