Menkeu Kaji Penurunan PPN Avtur

JAKARTA - Pemerintah akan mengkaji besaran pajak pertambahan nilai (PPN) atas avtur agar setara dengan negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat. Pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara lain.

"Kalau penerapan PPN itu sama, kita akan berlakukan sama. Jadi, kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (12/2). Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

Salah satunya adalah pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran (PHR). Menurut mereka, lonjakan harga tiket turut berimbas pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan domestik sehingga berdampak pada kinerja bisnis akomodasi dan kuliner. "Kalau itu sifatnya adalah level of playing field, kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar Menkeu.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Pada Senin (11/2) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket. Presiden mengatakan akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina.
Halaman Selanjutnya....