Menkes: Stok Vaksin Covid-19 di Indonesia Tersedia Lima Juta Dosis

Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan stok vaksin Covid-19 di Tanah Air hingga kini masih tersedia sekitar lima juta dosis di fasilitas penyimpanan pemerintah pusat dan daerah.

"Stok vaksin di daerah masih ada 2,5 jutaan, di pusat masih ada 2,5 jutaan dosis," kata Budi Gunadi Sadikin menanggapi adanya informasi tentang kekosongan vaksin di sejumlah daerah sejak 27 September 2022, di Jakarta, Kamis.

Dilansir dari Dashboard Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI hari ini, kekosongan vaksin Covid-19 sedang dialami Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Nias Barat.

Sedangkan daerah dengan stok vaksin yang minim berada di Kabupaten Kepulauan Anambas 1 dosis, Kabupaten Aceh Barat enam dosis, Kota Buleleng delapan dosis, Kabupaten Balangan 14 dosis, Kabupaten Banyumas 16 dosis, Kota Denpasar 18 dosis, Kabupaten Belitung 23 dosis, Kabupaten Tanah Datar 24 dosis, Kabupaten Jembrana 48 dosis.

Sellanjutnya, Kabupaten Gianyar 58 dosis, Kabupaten Sumedang 50 dosis, Kota Payakumbuh 54 dosis, Kabupaten Barito Kuala 54 dosis, Kabupaten Murung Raya 56 dosis, Kabupaten Belu 68 dosis, Kabupaten Pakpak Bharat 70 dosis, Kabupaten Boven Digul 70 dosis, Kota Sawahlunto 78 dosis, dan Kabupaten Barito Selatan 86 dosis.

Laman tersebut juga menginformasikan kondisi stok vaksin di Indonesia yang cukup untuk sepekan ke depan sebanyak 49 kabupaten/kota, 7 hingga 10 hari sebanyak 15 kabupaten/kota, 10 hingga 14 hari ada 24 kabupaten/kota, lebih dari 14 hari 195 kabupaten/kota.

Menurut Budi, persediaan vaksin di pemerintah pusat dapat dialokasikan menuju sejumlah daerah yang membutuhkan. Selain itu, daerah dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dapat dikonversi menuju daerah lain yang mengalami kekosongan.

"Masyarakat agar tidak perlu terlalu memilih jenis vaksinbooster(dosis penguat). Sebab, semua jenis vaksin yang sudah direkomendasi BPOM bisa dipakai," katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan persyaratan vaksinboosterbagi pelaku perjalanan adalah dalam rangka memberikan perlindungan individual maupun kolektif berupa kekebalan komunal.

"Kebijakan nasional untuk vaksinboosterdiikuti dengan penyediaan vaksin di daerah," katanya.

Beberapa daerah yang persediaan vaksinnya mulai menipis atau habis, kata Wiku, pimpinan daerah bisa mengantisipasi melalui koordinasi dengan Kemenkes untuk mendapatkan pengiriman vaksin.