Menjaga Demokrasi Tetap Menyala

Ketika kita membayangkan kematian demokrasi, banyak dari kita mungkin berpikir tentang kudeta militer atau revolusi berdarah. Namun, menurut Levitsky dan Ziblatt, ancaman terbesar terhadap demokrasi modern datang dari dalam yakni dari mereka yang seharusnya menjadi pelindung demokrasi itu sendiri. Para pemimpin terpilih yang seharusnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, justru dapat merusaknya melalui langkah-langkah yang tampaknya sah tetapi bertujuan mengonsolidasikan kekuasaan mereka.

Kekuatan satu tangan dalam menguasai lembaga peradilan dan hukum adalah salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi. Ketika satu pihak mengendalikan semua aspek pemerintahan, dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, maka tidak ada lagi checks and balances yang efektif. Demokrasi memerlukan independensi lembaga-lembaga tersebut agar dapat berfungsi sebagai pengawas satu sama lain. Jika lembaga peradilan dan hukum dikendalikan oleh satu tangan maka tidak ada lagi yang bisa mengontrol atau menantang keputusan-keputusan yang diambil, yang pada akhirnya mengarah pada tirani.

Manipulasi demokrasi sering kali dilakukan dengan cara menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam oposisi dan mengontrol masyarakat. Ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan, maka demokrasi mulai kehilangan esensinya. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, hak berserikat, dan kebebasan pers. Jika semua itu dibungkam dengan dalih hukum, maka demokrasi telah mati secara substansial.

Selain itu, demokrasi yang kehilangan norma dan etika akan cenderung manipulatif. Pemimpin yang tidak lagi setia pada prinsip-prinsip demokrasi, yang mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan umum, akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Ini termasuk manipulasi hasil pemilu, intimidasi terhadap lawan politik, dan penyalahgunaan sumber daya negara.

Salah satu cara untuk menjaga demokrasi tetap menyala adalah dengan membangun independensi lembaga-lembaga peradilan, hukum, dan lembaga-lembaga masyarakat yang menjadi kekuatan penyeimbang. "Independensi lembaga peradilan" sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa intervensi politik. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu.
Halaman Selanjutnya....