Menjadikan Bulog sebagai Badan Pangan Akan Lebih Efisien

JAKARTA - Upaya menjadikan atau mengonversi Bulog menjadi Badan Pangan dinilai lebih efisien dan akan lebih cepat terealisasi ketimbang mendirikam lembaga baru. Hal itu karena Bulog sudah memiliki infrastruktur hingga ke daerah.

Dengan memperluas kewenangan Bulog maka lembaga tersebut bisa langsung menjalankan fungsi sebagai Badan Pangan.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan badan pangan harus kuat mengoordinasikan fungsi pengawasan dan implementasi kebijakan serta program.

"Lembaga ini hanya fokus pada persoalan pangan dan dibantu oleh kementerian/ lembaga terkait. Badan ini harus menjadi leader untuk memastikan gerak langkah pembangunan pangan pertanian pada satu tujuan," kata Said.

Hal itu penting karena saat ini kementerian dan lembaga seolah berlomba menjalankan mandat presiden tentang kedaulatan pangan, tapi arahnya justru tidak seperti yang diharapkan.

"Jadi tidak heran kalau persoalan pangan kita masih jauh dari berdaulat," kata Said.

Dalam keterangan virtual, Kepala Bulog, Budi Waseso (Buwas), sebelumnya mengatakan tidak stabilnya harga pangan seperti kedelai yang diimpor bukan hanya masalah suplai yang terbatas, tetapi juga oleh lingkaran setan kartel-kartel importir.

"Kalau kita bicara bagaimana masalah jagung atau kedelai, ya itu akar masalahnya, ada lingkaran setan yang sulit kita basmi, kecuali bersama-sama," kata Buwas.

Birokrasi yang Rumit

Sementara itu, Peneliti Pertanian Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Dikky Indrawan, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Jumat (5/2), mengatakan rencana pembentukan Badan Pangan Nasional sangat positif karena akan berperan penting melaksanakan koordinasi dan tata kelola pangan strategis. Sebab, selama ini sangat sulit mewujudkan sinergi karena rumitnya birokrasi lintas sektoral.

"Dengan badan ini, seharusnya proses koordinasi untuk pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan akan menjadi lebih mudah," kata Dikky.

Badan Pangan, lanjut Dikky, diharapkan bisa memantapkan distribusi pangan dan akses pangan kepada seluruh warga negara Indonesia di berbagai pelosok wilayah.

"Badan ini juga berperan penting merencanakan dan mengomunikasikan penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar untuk masyarakat," kata Dikky.

Pro Petani

Sementara itu, Pengamat ekonomi perdesaan dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan bila Bulog jadi Badan Pangan, kebijakannya harus diarahkan membangun kemandirian pangan dengan mendukung sektor dan pelaku pertanian.

"Badan Pangan harus meluncurkan kebijakan yang pro petani. Kebijakannya harus mengarah ke pengembangan daya saing petani, dengan melindungi dari serbuan produk impor, mendahulukan produk petani dengan harga pembelian petani yang pantas, dan menyiapkan infrastruktur pertanian yang memadai," kata Imron.

Tanpa itu, petani akan sulit bersaing sehingga investasi negara dalam mencapai kemandirian pangan sulit terwujud.

n ers/SB/E-9