Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Transportasi Laut

Menhub Ancam Beri Sanksi Operator Tol Laut

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menyusul adanya keluhan masyarakat soal sering terlambat masuknya kapal dari jadwal yang telah ditentukan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan akan memberikan sanksi keras kepada operator kapal angkutan Tol Laut yang berkinerja buruk.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan memberikan teguran dan sanksi keras kepada operator kapal. Seperti keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. "Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti," kata Budi di Jakarta, Kamis (4/7).

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa - Larat - Kisar - Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan. Namun demikian, pada Selasa (2/7) kemarin, dilaporkan Kapal Feeder Kandaga V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan beroperasi kembali.

Budi mengaku sangat memperhatikan suara dan kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tol laut yang saat ini dianggap masih belum efektif secara ekonomi. Selain itu, rute tol laut yang digunakan sebagai jalur distribusi pun dinilai belum efektif.

Kurang Efisien

Yudi Prayanto akan menyoroti program angkutan barang tol laut yang kurang efisien karena kapal kerap kosong saat kembali ke Jakarta. Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan pola lain untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan tol laut.

"Harus di petakan bahwa industri atau kebutuhan pasokan itu sudah di data. Apakah yang dibawa itu efektif untuk daerah yang di lalui dan setiap daerah yang di lalui itu mereka juga menitipkan barang," katanya. mza/E-12

Penulis : Mohammad Zaki Alatas

Komentar

Komentar
()

Top