Mengimbangkan Politik dan Ekonomi Indonesia

Parahnya, politik senantiasa disokong kekuatan militer. Belanda ketika eksploitasi ekonomi bertindak licik dengan mengadu domba, mengiming-imingi para tuan tanah, serta mengadakan agresi militer dari skala kecil hingga besar-besaran (hlm 33). Ketika Indonesia merdeka, Orde Lama mencoba mendulukan politik sebagai panglima sehingga kesejahteran rakyat rendah. Orde Baru juga pernah mendulukan ekonomi dengan mamacu laju pembangunan dalam grand design developmentalisme. Ini juga tidak mengangkat taraf kesejahteraan rakyat secara keseluruhan karena kebijakan politik tidak beres. Mereka hanya mementingkan sebagian kecil kroninya dan mempercantik gedung-gedung saja.

Antara politik dan ekonomi harus rukun. Tidak boleh ada jarak lebar, apalagi saling menyubordinasi. Jika saling menegasikan, kesulitan menanti negara dan akan menyengsarakan rakyat. Buku ini menyatakan untuk menyelaraskan keduanya tidak mudah. "Penyesuaian keduanya harus terjadi, dan itu bisa menyakitkan (hlm 271)."

Namun, begitulah tugas pemerintah yang harus senantiasa menyelaraskan keduanya. "Tugas pengelola negara menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain (hlm 272)."

Pemerintah secara aktif menumbuhkan iklim kesempatan, membangkitkan daya mampu, serta kecerdasan masyarakat untuk memahami dan membangun zona equilibirium tonggak ekonomi dan politik. Senantiasa mendasarkan kebijakan pada aspirasi jati-diri bangsa yang disepakati dan harus ditemukan dalam UUD 1945. Ini sebagai manifestasi bangsa untuk merdeka di mana pembukaannya memuat dasar negara yang terangkum dalam Pancasila (hlm 11).

Buku ini berbicara sisi sejarah ekonomi Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang. Di dalamnya diperkaya tabel pemikiran reflektif sehingga pembaca tidak hanya disajikan data kaku, tanpa nalar kritis. Buku ini mengajak pembaca ikut memikirkan ekonomi Indonesia ke depan.
Halaman Selanjutnya....