Mengejutkan! Disorot PBNU, Pemerintah Ketahuan Selalu Gunakan Narasi Subsidi Salah Sasaran Selama 15 Tahun

"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," kata Rahmat.

Atas dasar itu, Rahmat menilai pemerintah seharusnya bisa menghentikan kekacauan subsidi salah sasaran dengan menerapkan sistem subsidi BBM tertutup, di mana hanya mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan.

"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak," papar dia.

Karenanya, Rahmat pun menekan DPR dan pemerintah untuk serius membangun single identity number (SIN) sehingga integrasi data penerima subsidi bisa berjalan dengan baik.

"Data yang terintegrasi ini yang akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, Listrik, Kereta Api, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai," papar Rahmat.
Halaman Selanjutnya....