Mengejutkan! Disorot PBNU, Pemerintah Ketahuan Selalu Gunakan Narasi Subsidi Salah Sasaran Selama 15 Tahun

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti alasan pemerintah menaikkan Bahan Bahar Minyak (BBM).

Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menyalahkan distribusi subsidi setiap kali menaikkan harga BBM. Ia menilai narasi subsidi salah sasaran sudah usang.

"Setiap kali harga minyak dunia naik, sudah tentu berimplikasi pada harga BBM di dalam negeri. Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya," kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9).

Padahal, menurutnya narasi seperti itu dapat dicegah apabila pemerintah serius menata kembali sistem subsidi penggunaan BBM.

Rahmat berpandangan bahwa sistem subsidi terbuka lah yang justru menjadi bumerang karena membuka kesempatan yang besar bagi semua orang untuk membeli BBM bersubsidi, termasuk para pengusaha sekalipun.

"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," kata Rahmat.

Atas dasar itu, Rahmat menilai pemerintah seharusnya bisa menghentikan kekacauan subsidi salah sasaran dengan menerapkan sistem subsidi BBM tertutup, di mana hanya mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan.

"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak," papar dia.

Karenanya, Rahmat pun menekan DPR dan pemerintah untuk serius membangun single identity number (SIN) sehingga integrasi data penerima subsidi bisa berjalan dengan baik.

"Data yang terintegrasi ini yang akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, Listrik, Kereta Api, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai," papar Rahmat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax yang berlaku pada Sabtu (3/9/) pukul 14.30 WIB. Adapun Jokowi menjelaskan lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu.

Jokowi menyatakan, naiknya harga BBM diputuskan pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ujar Jokowi.