Mengedepankan Pemda Atasi Gangguan Keamanan di Papua

Jayapura -Gangguan keamanan yang hingga kini masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Papua, termasuk di dua daerah otonomi baru (DOB), menyebabkanTNI-Polri mengubah pola penanganan, yakni dengan mengedepankan pemerintah daerah.

Perubahan pola penanganan itu bertujuan untuk meminimalisasijatuhnya korban warga sipil, mengingat kelompok kriminal bersenjata (KKB) sering kali menggunakan masyarakat sebagai tameng.

Perubahan pola penanganan atas gangguan keamanan tersebut diharapkan bakal menekan jumlah korban jiwa, baik warga sipil maupun aparat.

"Saat ini bukan TNI-Polri lagi yang dikedepankan,melainkan pemerintah daerah setempat," kata Kapolda Papua Irjen PolisiMathius Fakhiri.

Kapolda menjelaskan alasanperubahan tersebut karena yang melakukan gangguan keamanan, termasuk kelompok bersenjata, merupakan warga setempat, bahkan ada yang masih memiliki hubungan saudara.

Dengan mengedepankan pemda maka dapat mengurangi jatuhnya korban, terutama dari warga sipil, yang memang tidak terlibat langsung dengan kelompok bersenjata.

Pemda dapat melibatkan para pihak dalam penanganan tersebut, misalnya,tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda dalam mengatasi gangguan keamanan yang dilakukan di wilayah tersebut.
Halaman Selanjutnya....