Menekan Oligarki, Sistem Pemilu dan Pembiayaan Kampanye Perlu Dibenahi

Terkait pembiayaan ini, pertanyaannya kemudian adalah apakah APBN/APBD tersedia untuk membiayai kampanye seluruh caleg?

Faktanya, pembiayaan kampanye tidaklah sebesar yang kita duga. Sebuah ilustrasi sederhana untuk dapat menang pileg pada level kabupaten/kota, caleg hanya perlu dukungan sekitar 4.000-5.000 suara pemilih saja. Jika kampanye dilakukan secara dialogis dan door to door seperti di beberapa negara demokrasi maju, misalnya Inggris, biaya kampanye bisa menjadi sangat terjangkau.

Dalam konteks Pilkada misalkan, studi yang dilakukan oleh KPK biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah dapat mencapai Rp10 miliar, dan pembiayaan tersebut menjadi sangat besar disebabkan oleh praktik pemberian mahar pada partai politik dan praktik membeli suara.

Pada akhirnya, trial and error adalah hal yang lumrah dalam proses demokrasi. Lebih dari 25 tahun reformasi, kita perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem pemilu dan pembiayaan politik-kampanye.

Melalui pola mekanisme pemilu yang direformasi, berjenjang dan menghindari homogenitas sistem pemilu, Indonesia dapat menjadi negara demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang, bukan sekadar negara demokrasi dalam bingkai electiontainment atau pemilu hanya sebagai hiburan bagi rakyat semata.
Halaman Selanjutnya....