Mendagri: Ujaran Kebencian Sudah Meresahkan

Jakarta - Hoak dan ujaran kebencian di masa kampanye ini sudah begitu meresahkan. Padahal, pemilu yang digelar, termasuk pemilihan presiden di dalamnya, adalah instrumen untuk memilih pemimpin yang amanah. Bukan ruang untuk menyuburkan kebencian. Apalagi dengan fitnah dan berita menyesatkan yang tak mendidik publik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu, usai menghadiri acara apel bersama dalam rangka persiapan pemilu Serentak 2019, di Lapangan Silang Monas, di Jakarta, Jumat (15/2). Terkait apel bersama yang digelar, menurut Tjahjo diikuti oleh jajaran pegawai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam apel, tadi dibacakan ikrar, bahwa seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan BNPP akan netral. "Setelah mengikuti sekian bulan kampanya pileg dan pilpres ini teman teman Kemendagri dan BNPP merasa resah dan gelisah karena kampanye itu yang harusnya beretika, bermartabat, jadi ruang untuk adu konsep, gagasan, tapi ditengarai banyak hal hal yang berbau fitnah, dan ujaran kebencian," katanya.

Hoak dalam kontestasi politik, kata Tjahjo harus dihentikan. Sebab tak hanya kontraproduktif, tapi juga sangat merusak. Pesta demokrasi, khususnya pemilihan presiden, adalah untuk memilih pemimpin yang amanah. Pemimpin yang punya program untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi yang terjadi, hoak dan fitnah merajalela. Pun ujaran kebencian.

"Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan. Karena itulah kami sepakat hari ini menyatakan ikrar supaya bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia bahwa mari kita sukseskan pileg dan pilpres yang bermartabat, demokratis tanpa ada ujaran kebencian, tanpa ada tindakan yang merusak persatuan dan kesatuan, jangan ada hal hal yang bersifat fitnah," ujar Tjahjo.

Ia juga mengingatkan semua ASN, khususnya di Kemendagri dan BNPP untuk netral. Termasuk ASN di daerah. Sementara bagi kepala daerah yang ikut berkampanye, Tjahjo mempersilahkannya asal mentaati aturan yang berlaku. Misalnya, mengajukan izin cuti berkampanye terlebih dahulu. Dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Jangan menggunakan anggaran," katanya. Tjahjo juga berharap, eskalasi politik mendekati hari pemungutan suara tak semakin panas. Dibutuhkan kesadaran dan kedewasaan dalam berpolitik, baik itu dari masingmasing tim sukses, maupun dari para pelaku pelaku politik. Termasuk kesadaran dan kedewasaan dari para simpatisan dan kader-kader partai politik.

"Arahan dari presiden harus adu program, adu konsep, adu gagasan, itu tujuan utama daripada pemilu. Sebab buat apa ada pileg dan pilpres tapi malah merusak rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara Indonesia," katanya.

ags/AR-3