Mendagri Jamin Keamanan Data Penduduk

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menjamin keamanan data penduduk yang digunakan oleh lembaga keuangan swasta yang telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jaminan ini diberikan karena lembaga swasta tersebut di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Secara prinsip, MoU (nota kesepahaman) dengan lembaga- lembaga keuangan aman karena direkomendasikan OJK.

Klausul kerja sama dalam perjanjian antara Kemendagri dan lembaga-lembaga pembiayaan non-pemerintah itu juga memuat ketentuan untuk tidak menyebarkan data penduduk tanpa seizin Kemendagri atau Polri," kata Mendagri, di Jakarta, Senin (29/7). Menurut Mendagri, data yang dipakai dalam MoU dengan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembagalembaga swasta lainnya, semua bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, kerja sama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan ribuan lembaga keuangan dan pembiayaan swasta menuai kritik terkait potensi kebocoran data. Kekhawatiran itu muncul karena banyaknya penawaran kredit dan pinjaman yang muncul lewat telepon dan pesan singkat secara acak.

Harus Minta Izin

Hingga saat ini, Kemendagri mencatat sedikitnya 1.227 lembaga, baik milik pemerintah maupun swasta, dapat mengakses data kependudukan warga negara Indonesia. Tjahjo menegaskan meskipun sudah ada kerja sama, lembaga swasta tetap harus meminta izin kepada Kemendagri untuk mengakses data kependudukan tersebut. "Hanya untuk memastikan saja. Jangan sampai ada penipuan.
Halaman Selanjutnya....