Mendagri: GBHN Diperlukan agar Pembangunan Berkesinambungan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

"Jangan sampai terputus, kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," kata Tjahjo ditemui di Istana Negara Jakarta, pada Senin (12/8).

Tjahjo menerangkan negara harus mempunyai perencanaan jangka panjang. Selama ini, rencana pembangunan hanya lima hingga 10 tahun mengikuti masa jabatan presiden. Rencana pembangunan itu didasarkan pada janji kampanye.

Tjahjo menjelaskan perencanaan jangka panjang sudah dibuat sejak pemerintahan Presiden ke-1 RI, Soekarno, hingga Presiden ke-2 RI, Soeharto. Saat era Soeharto, kata Tjahjo, perencanaan jangka panjang itu lalu dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Tjahjo menegaskan GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurutnya, rencana pembangunan secara umum nanti bakal dijabarkan dalam GBHN.
Halaman Selanjutnya....