Menanti Pasangan Calon

Proses pemilu serentak 2019 yakni Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden atau Pilpres sudah dimulai dengan dibukanya pendaftaran calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sedangkan untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 10 Agustus mendatang. Sayang dari dua minggu waktu yang disediakan oleh KPU untuk pendaftaran caleg, tak satu pun partai peserta Pemilu 2019 mengirimkan daftar calegnya. Waktu yang tersisa enam hari kemungkinan partai akan berbondong-bondong ke KPU RI.

Nah, untuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, mungkin ini yang paling menarik, sebab jauh sebelumnya uppaya untuk 'menggoreng' siapa yang layak mendapingi calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto -dua capres yang diasumsikan hingga kini mereka yang akan bertarung-justru sangat ramai di media.

Baik pendamping Jokowi maupun Prabowo, masing -masing partai koalisi berupay ameyakinkan kepada sang capres bahwa kadernya adalah yang paling pas untuk mendampinginya. Pihak Prabowo sudah memberi isyarat sejumlah nama untuk cawapresnya, mulai dari putra Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, maupun sederat nama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lain lagi dengan Jokowi, partai pendukung koalisi dalam hal ini ketua umumnya sudah jauh berlomba untuk menawarkan diri dan mengklaim merekalah yang paling layak. Publik sudah sangat paham betapa Ketua umum PKB , Muhaimin Iskan, Ketua umum PPP Romahurmuzy, maupun Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seolah saling berlomba dengan membuat tagline dan balihobesar yang dipasang di tempat-tempat strategis.

Siapa yang akan dipilih oleh Jokowi dan juga oleh Prabowo sebagai pendampingnya untuk kembali bertarung di Pilpres 2019? hanya Jokowo dan Prabowo serta para pimpinan partai pengusung. Kita berharap, tokoh yang dipilih benar-benar tokoh atau figur yang mumpuni dan layak sebagai cawapres.

Kita pun sudah mafhum bahwa politik itu sangat terkiat dengan kepentingan dan tawar menawar siapa dapat apa. Karena itu sering kali dalam politik adagium umum disebut yakni tidak ada lawan atau kawan abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan abadi. Sifat politik yang sangat cair itulah yang membuat elite dalam hal ini capres sangat berhati-hati dan harus penuh perhitungan. Sebab salah memilih pendamping atau salah menyimpulkan kemauan koalisi partai, ujungnya bisa celaka, kalah dalam pertarungan.

Ketika para capres dan juga pimpinan partai berunding dan melakukan musyawarah serta tawar menawar untuk menyatukan pasangan capres-cawapres, hendaknya kita memberikan apresiasi. Biarlah proses politik berjalan dengan dinamikanya. Karena kita sudah memilih menjadi negara demokrasi dengan sistem pemilu terbuka dan demokratis sebagai cara untuk merekrut atau memilih pemimpin, baik pemimpin negara maupun parlemen.

Hanya saja kita mengingatkan kepada capres, elite dan kader partai bahwa rakyat Indonesia kini sudah pandai dalam berpolitik. Selama 20 tahun terakhir pasca reformasi, rakyat telah mengamati dan mempunya preferensi pilihan, siapa yang layak dan pantai untuk dipilih. Pilihan mereka harus dihargai meski tentunya banyak perbedaan diantara kita. Tapi, itulah demokrasi, sebuah sistem yang memberikan keleluasaan bagi setiap individu untuk menentukan pilihannya. Artinya, karena rakyat sudah melek politik, maka ketika menentukan calon, baik presiden maupun wakil presiden, maka haruslah orang yang terbaik.

Demokrasi langsung yang sudah kita laksanakan sejak 2004 telah memberi nilai dan kematangan para pemimpin dan rakyat. Meski biaya atau ongkos politik untuk menyelenggarakan pemilu dan pilpres ini sangat besar, tetapi kita hasilnya telah membuat Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar kelima di dunia.

Predikat sebagai demokrasi terbesra kelima inilah yang harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Maka, politik dan demokrasi dalam hal ini kontestasi pemilu haruslah bersih, jujur, dan demokratis. Jangan ada lagi politik uang apalagi politik culas. Kita harus terus mendorong agar negara ini lebih maju bukan hanya dari sisi demokrasi saja, tetapi juga dalam hal penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan, sebab ketiga hal itu saling terkait.