Menanti Gebrakan Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri. Makin banyak yang dijual ke luar negeri semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Inilah sebab, banyak negara berlomba melakukan ekspor.

Namun, ekspor bukan berarti semua barang bisa dijual ke luar negeri. Sebab, ada sejumlah persyaratan yang harus dilakukan, salah satunya mempunyai daya saing. Jadi, semakin tinggi daya saing produk, makin mudah menjualnya.

Sayangnya, produk Indonesia selalu kalah bersaing di luar negeri. Akibatnya, nilai ekspor Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, nilai ekspor selalu lebih kecil daripada impor sehingga Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan.

Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor Indonesia pada Januari 2018 menurun 2,81 persen bila dibandingkan dengan Desember 2017, yaitu dari 14.873,3 juta dollar AS menjadi 14.455,5 juta dollar AS. Penurunan ekspor Januari 2018 dibanding Desember 2017 disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas 1,45 persen, yaitu dari 13.363,4 juta dollar AS menjadi 13.169,8 juta dollar AS.

Demikian juga ekspor migas turun 14,85 persen dari 1.509,9 juta dollar AS menjadi 1.285,7 juta dollar AS. Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 26,31 persen menjadi 89,3 juta dollar AS dan ekspor minyak mentah 37,52 persen menjadi 317,3 juta dollar AS, serta ekspor gas turun 0,19 persen menjadi 879,1 juta dollar AS.

Presiden Joko Widodo juga gusar dengan rendahnya nilai ekspor Indonesia. Presiden bahkan mewanti-wanti jika kondisi ekspor tidak berubah, tidak bangkit, tidak bangun, bisa-bisa Indonesia kalah dengan Laos atau Kamboja. Berarti, jika ekspor dua negara itu meningkat, posisi Indonesia semakin turun lagi alias terendah di antara negara-negara ASEAN.

Menurut Jokowi, bukan hanya ekspor, dalam hal investasi Indonesia juga kalah dengan Malaysia, dengan Thailand, dan dengan Vietnam. Kalau ini diterus-teruskan, Presiden khawatir investasi Indonesia nanti bisa kalah dengan negara Kamboja dan Laos.

Presiden mengingatkan, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan harus segera dibenahi dan diperbaiki, seperti pengurusan perizinan yang terlalu lama. Presiden pun mempertanyakan mengapa mengurus izin satu bulan sampai bertahun-tahun. Presiden tampaknya sudah tak sabar. Dia kemudian berjanji akan mengobrak-abrik proses perizinan ekspor dalam waktu dekat ini.

Kegusaran Presiden terhadap kinerja ekspor juga dirasakan rakyat. Hanya saja, rakyat tidak tahu harus berbuat apa, sebab selama ini pemerintah seolah benar menjalankan kebijakan ekspor. Pemerintah bahkan kerap menyatakan pelemahan ekspor juga diikuti penurunan impor sehingga defisit perdagangan tidak terlalu lebar. Padahal, ketika terjadi defisit, negara harus menanggung devisa.

Tak cuma itu, pejabat cenderung memuluskan impor barang dengan alasan untuk menjaga konsumsi. Impor malah menjadi alat untuk menjaga inflasi demi stabilisasi harga. Akibatnya, pejabat lebih pandai menjelaskan impor daripada ekspor. Untuk itu, kita berharap rencana Presiden melakukan gebrakan ekspor juga diikuti dengan semangat meningkatkan ekspor. Artinya, kita menunggu para pejabat berbicara tentang bagaimana melakukan ekspor, kemana ekspor diarahkan, dan produk apa yang diekspor.

Dengan kata lain, kita harus berani mengharamkan kebijakan impor. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mencari area pasar baru bagi komoditas Indonesia. Hal ini sebagai antisipasi munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor dalam menerapkan kebijakan perdagangan protektif, yang yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor. Terpenting lagi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negeri. Jadi, bersamaan dengan usaha meningkatkan ekspor, kita harus membangun kemandirian nasional, lebih khusus lagi mewujudkan ketahanan produk nasional.