Menakjubkan! Ini Survei Indikator Kinerja Jokowi Setelah Lewati Pandemi Covid-19

Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat tanah air puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf. Hasil itu didapat dari survei nasional yang dilakukan pada periode 16-24 Juni 2022 secara tatap muka dengan 1.200 sampel responden.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, melihat hasil survei, sebanyak 9,7% responden sangat puas dengan kinerja pemerintah, 57,8% cukup puas, 25% kurang puas, dan tidak puas 4,4%.

"Jadi total untuk puas atau sangat puas 67,5%," jelas Burhanuddin, dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7/2022).

Dia menjelaskan alasan kepuasan masyarakat karena pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Lalu pemerintah juga membangun infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kinerja bagus, orangnya merakyat, orangnya baik itu lima alasan paling banyak yang dipilih responden," jelasnya.

Sementara ada total 30% masyarakat yang tidak puas. Itu karena faktor harga kebutuhan pokok yang naik dan bantuan tidak merata.

"BLT ada kebocoran, ada yang tidak berhak, itu jadi sumber ketidakpuasan juga," katanya.

Sementara Indikator lain dari survei, dalam kaitan dengan keadaan ekonomi nasional, ada 1,4% masyarakat menyatakan kinerja Jokowi-Ma'ruf sangat baik, 25,2% baik, 42,2% sedang, 26,3% buruk, dan 4,2% sangat buruk.

Burhanuddin menjelaskan masih banyak masyarakat yang melihat keadaan ekonomi nasional dalam keadaan sedang, meski banyak juga yang menilai negatif mengenai hal ini.

Lalu persepsi responden keadaan ekonomi rumah tangga, mayoritas menjawab lebih baik atau 36,9%, dan 36,1% tidak berubah. Sementara ada 21% responden yang menyatakan lebih buruk.

"Ini ada perbaikan tahun lalu ada pandemi, jika dibandingkan hari ini dan tahun lalu persepsi ekonomi rumah tangga mengalami perbaikan, nett-nya positif agak beda dengan kondisi nasional," tuturnya.

Begitu juga dengan kondisi keamanan di mana 58,7% responden menilai masyarakat sudah dalam kondisi baik, atau nyaris kembali sebelum pandemi Covid-19.

Sementara dari kondisi penegakan hukum 44,1% juga lebih baik dan pemberantasan korupsi dominan 32,4% direspons baik oleh masyarakat. Meski masih ada 26,6% masyarakat yang menyatakan kondisi pemberantasan korupsi pada pemerintahan saat ini buruk.

"Persepsi pemberantasan korupsi itu cukup besar yang mengatakan buruk meski tren menunjukkan semakin positif," kata Burhanuddin.