Memprihatinkan, Intoleransi di Bantul

Bagaimana mungkin ada peraturan yang dibuat warga yang sangat tidak toleran dan didiamkan aparat. Padahal itu sudah ada sejak 2015. Berarti, Babinsa atau intelpam tidak jalan. Setiap warga negara Indonesia, apa pun agama dan suku, berhak tinggal di mana saja di wilayah NKRI. Tidak ada yang bisa melarang, apalagi sekelas aparat dukuh atau desa.

Tentu hal ini sangat tidak menunjang keberagaman dan perlu disesalkan. Lalu, apa tindakan aparat terhadap pembentuk ketentuan ketentuan intoleran tersebut? Biasanya tidak ditindak dan bisa menjadi preseden buruk, walau ketentuan intoleran itu akhirnya tidak diberlakukan lagi. Orang lain akan berpikir, hal seperti itu saja tidak ditindak.

Jadi, orang lain bisa saja tempat berbeda juga membuat ketentuan seperti itu. Maka, mestinya ada langkah hukum terhadap para pencetusnya. Kalau suatu wilayah mayoritas melarang minoritas masuk, tentu akan runyam negeri ini. Misalnya, Bali yang mayoritas beragama Hindu, lalu melarang warga non-Hindu tinggal di Bali, apa jadinya. Hal-hal seperti ini tentu tak boleh terjadi.

Makanya perumahan-perumahan yang sifatnya eksklusif, hanya yang beragama tertentu, boleh tinggal, perlu ditinjau kembali. Pemerintah perlu menertibkan perumahan-perumahan eksklusif. Sebab bisa melahirkan benih-benih eksklusivitas, yang menegasikan orang yang tidak seagama. Perumahan harus multipenghuni agar ada keberagaman. Kembali ke intoleran di Yogyakarta, hendaknya kasus serupa jangan terulang.

Semua harus ikut ambil bagian menciptakan keberagaman, jangan malah menjadi pencipta intoleran. Mari merawat kekayaan bangsa berupa keberagaman agama dan suku ini. Kita tinggalkan jiwa intoleran. Mari bergandengan tangan merawat keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang begitu indah.