Memperbaiki Data Produksi Beras

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Tak terbantahkan pula jika separuh penduduk Indonesia mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Itulah sebab, kebijakan pertanian Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan petani dan mewujudkan kemandirian pangan.

Soalnya kemudian, antara kenyataan dan harapan selalu tidak seimbang. Bahkan, kondisi pertanian Indonesia sekarang ini dikategorikan tertinggal dari negara lain. Runyamnya lagi, Indonesia kini malah menjadi importir pertanian, yang pada akhirnya menggerus anggaran negara dan mengurangi devisa.

Upaya Indonesia untuk mempertahankan diri sebagai negara agraris tak kunjung reda. Namun, entah karena banyak kepentingan atau tekanan dari negara-negara produsen pertanian, segala upaya yang dilakukan Indonesia selalu kandas. Indonesia menjadi mandiri pangan seolah jauh dari panggang.

Kini, pemerintah kembali berikhtiar untuk mewujudkan hal itu melalui perbaikan data. Sebab, selama ini masih terjadi ketidaksinkronan terkait data produksi dan konsumsi, khususnya beras.

Sekalipun terlambat, namun upaya pemerintah mengubah sistem perhitungan produksi beras patut diapresiasi. Setidaknya, ke depan nanti kita akan mengetahui kondisi perberasan nasional secara akurat. Kita juga bisa menuding pihak yang salah dalam mengelola perberasan dan membantu pihak yang ingin meningkatkan produksi beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah meminta seluruh pihak untuk membantu memperkuat basis data produksi beras di Indonesia. BPS bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah meluncurkan data terbaru dengan metodologi yang lebih baik.

Seiring dengan itu, BPS pun tidak lagi merilis data produksi beras. Kini, BPS menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk mendapatkan perhitungan produksi beras yang lebih akurat.

Kerangka Sampel Area merupakan metode perhitungan yang dikembangkan BPPT bersama BPS dan telah diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Metode KSA bisa mendapatkan perhitungan luas panen padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit dari BIG dan peta lahan baku sawah dari Kementerian ATR.

Untuk mendapatkan data produksi beras, tahapan perhitungan dimulai dengan mengacu pada ketetapan lahan baku sawah dari Kementerian ATR. Berdasarkan data Kementerian ATR, luas lahan baku sawah di Indonesia pada 2018 adalah sebesar 7,1 juta hektare dari sebelumnya 7,75 juta hektare pada 2013.

Verifikasi tersebut dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi yang merupakan 87 persen dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk 18 provinsi lainnya, verifikasi diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Dengan mengacu pada luas lahan baku sawah itu, BPS menggunakan metode KSA untuk mendapatkan luas panen padi. Metode tersebut dapat memberikan data dengan akurasi tinggi karena titik harus diamati langsung oleh petugas di lapangan. Terdapat 217 ribu titik pengamatan yang akan menunjukkan kondisi sawah yang nyata di lapangan.

Itu artinya, nanti akan diketahui kondisi persiapan lahan, fase vegetatif, fase generatif, fase panen, lahannya puso, atau sudah bukan sawah yang kemudian difoto dan dikirimkan ke pusat untuk diolah. Data produksi tersebut bisa didapatkan setiap bulan dan sekaligus menjadi acuan perkiraan potensi produksi untuk tiga bulan ke depan.

BPS pun menjamin transparansi karena kalau tidak transparan nanti menimbulkan kecurigaan. Ini juga membantu Bulog, misalnya, untuk memperkirakan penyerapan. Ya, kita berharap tak ada lagi saling salahkan tentang perberasan nasional. Semoga niat baik membuahkan hasil baik pula.