Memanfaatkan Urbanisasi

Urbanisasi secara umum dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa menuju perkotaan. Inilah sebab, urbanisasi kemudian dipandang sebagai beban bagi perkotaan. Malah, beberapa pemerintahan kota berusaha mencegah urbanisasi dengan sejumlah kebijakan, salah satunya operasi yustisi seperti sering dilakukan Kota Jakarta. Tak cuma itu, beberapa ahli menegaskan, kota tidak otomatis sebagai pusat modernisasi dan belum tentu pula menghimpun semua struktur modernitas.

Kini, kecenderungan urbanisasi menjadi wajar dan terjadi hampir di seluruh kota besar dunia. Tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun, kota-kota metropolitan atau ibu kota selalu menjadi primadona tenaga kerja seluruh penjuru dunia. Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljo, dalam sebuah seminar mengatakan, urbanisasi akan menjadi potensi apabila perencanaan, keuangan, dan regulasi disiapkan dengan baik. Itulah sebabnya, dia memprediksi lima tahun ke depan, Pulau Jawa akan menjadi urbanization island kalau jaringan tol tersambung.

Artinya, sebenarnya urbanisasi merupakan suatu fenomena wajar dan bahkan sulit dihindari dari sebuah kompetisi pasar tenaga kerja. Tak dapat dimungkiri, kota-kota besar juga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak guna mendukung berbagai sektor yang dikembangkan.

Bank Dunia pun menilai Indonesia belum mendapat manfaat dari urbanisasi seperti negara lain, meski peningkatannya terbilang cepat. Menurut Bank Dunia, pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945, hanya satu dari delapan orang atau 8,5 juta orang Indonesia tinggal di perkotaan. Namun kini, sekitar 151 juta orang atau 56 persen dari populasi tinggal di kawasan perkotaan.

Kendati demikian, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia lebih lambat dan lebih sulit daripada laju urbanisasi yang cepat. Oleh karena itu, Indonesia tetap menjadi negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income). Selain itu, meskipun hampir setiap orang mendapat manfaat secara absolut, kemajuan yang dihasilkan urbanisasi belum merata di kota-kota seluruh Indonesia.

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan faktor-faktor kepadatan negatif (negative congestion forces). Hal ini terkait dengan tekanan penduduk perkotaan pada infrastruktur, layanan dasar, lahan, perumahan dan lingkungan. Dampanya, pada kelayakan huni (livability) kota-kota dan kesejahteraan yang dihasilkan urbanisasi.

Dengan kata lain, urbanisasi belum memenuhi potensinya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, inklusivitas dan kelayakan huni secara berkelanjutan. Saat ini, Bank Dunia (WB) membagi negara-negara dalam empat kelompok pendapatan. Mereka adalah kelompok negara berpendapatan rendah dengan 995 dollar AS perkapita ke bawah. Kemudian, menengah ke bawah di kisaran 996-3.895 dollar AS. Lalu, negara menengah ke atas 3.896-12.055 dollar AS. Terakhir negara pendapatan tinggi atau maju di atas 12.056 dollar AS.

Adapun akhir tahun lalu, Indonesia mencatatkan pendapatan nasional per kapita sebesar 3.840 dollar AS. Menurut Bank Dunia, pada rentang waktu 1996 hingga 2016, tiap 1 persen kenaikan penduduk Indonesia di perkotaan hanya menciptakan kenaikan 1,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Ini sangat kecil dibanding negara-negara berkembang lain di Asia Timur dan Pasifik yang dapat menciptakan 2,7 persen PDB per kapita. Angka tadi jauh lebih rendah dari Tiongkok yang mencapai 3 persen terhadap PDB per kapita. Sedang negara Asia Timur dan Pasifik mencapai 2,7 persen terhadap PDB per kapita.

Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi kunci agar bisa memanfaatkan urbanisasi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas hidup warga dengan membentuk sebuah wilayah urban yang inklusif agar setiap rakyat memiliki akses sama terhadap fasilitas umum.