Memalukan! Tuduh Milisi Syiah 'Pro-Iran' Serang Markas Militer Amerika, Pentagon Justru Menyelidiki Dugaan Serangan 'Orang Dalam'

Pentagon pada Senin (6/6) menuturkan dua lembaga penegak hukum militer sedang menyelidiki seorang anggota atas insiden yang terjadi pada April di Green Village, sebuah pos terdepan Amerika Serikat (AS) di Suriah utara. Kala itu, empat tentara terluka setelah seseorang dalam pangkalan militer memicu ledakan yang awalnya dianggap sebagai serangan artileri, dipicu oleh seseorang di dalam pangkalan.

Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Darat (CID) dan Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara (OSI) dikabarkan tengah melakukan penyelidikan bersama atas insiden tersebut. Juru bicara CID Patrick Barnes, mengatakan seorang anggota layanan AS tersangka kemungkinan telah diidentifikasi sebagai tersangka.

Kantor berita AP menuturkan tersangka telah kembali ke AS, tetapi namanya belum dirilis, menurut dan belum ada tuntutan yang diajukan.

Russia Today menuturkan pangkalan AS di Suriah dan Irak telah berulang kali diserang oleh mortir dan roket selama beberapa tahun terakhir, yang dituduhkan Pentagon dilakukan oleh milisi Syiah "pro-Iran". Laporan awal oleh Combined Joint Task Force Inherent Resolve (CJTF-OIR) mengaitkan insiden pada 7 April di Green Village dengan "dua putaran tembakan tidak langsung" yang ditembakkan dari luar.

Namun, seminggu kemudian, Komando Pusat AS mengatakan bahwa setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka yakin itu adalah "penempatan bahan peledak yang disengaja oleh individu tak dikenal di area penyimpanan amunisi."

CNN International melaporkan rekaman keamanan dari pangkalan menunjukkan "sosok bergerak cepat" melalui Green Village pada saat serangan terjadi. Empat tentara dirawat karena "cedera otak traumatis" dan kembali bertugas pada akhir April.

CJTF-OIR sendiri awalnya didirikan untuk mengoordinasikan koalisi pimpinan AS melawan teroris Negara Islam atau ISIS di Suriah dan Irak. Namun, kini CJTF-OIR bertanggung jawab atas sekitar 900 tentara AS di Suriah timur. Di negara tanpa mandat hukum, mereka ditugaskan untuk mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, milisi dukungan AS yang menguasai wilayah timur Eufrat dan menolak reunifikasi dengan pemerintah di Damaskus.