Memaknai Inflasi dalam Bisnis

oleh laeli sugiyono

Setiap awal bulan BPS mendesimasi berita resmi statistik tentang inflasi. Berita inflasi memang selalu dinanti para pemangku kepentingan seperti para birokrat, pengusaha, pengamat ekonomi, bahkan pengamat sosial politik sekalipun yang nota bene seperti asap jauh dari panggang. Mengapa mereka menanti berita informasi inflasi?

Bagi pengusaha, dengan adanya informasi inflasi memberi sinyal kondisi perekonomian dapat mendongkrak produksi untuk melipatgandakan pendapatan keuntungan (revenue) atas omzet usahanya. Para investor sangat menanti informasi inflasi terutama terhadap pergerakan perubahan nilai saham, sehingga perlu jual atau beli untuk menggapai gain capital yang optimal. Birokrat pemerintah membutuhkan berita inflasi guna proses pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang sosial ekonomi seperti program pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Sebaliknya, pengamat sosial ekonomi menggunakan isu inflasi untuk alat kritik atau dukungan terhadap pemerintah atas kegagalan atau keberhasilan pemerintah dalam menyelenggaraan kebijakan. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi naik. Sementara itu, pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan sehingga kemampuan daya beli masyarakat menurun.

Hal ini mendorong perubahan pola konsumsi. Kenaikan harga juga menurunkan kemampuan produsen untuk membeli faktor produksi seperti bahan baku, sehingga jumlah produksi berkurang. Keynes memandang, penyebab inflasi karena jumlah uang beredar yang tumbuh pesat di masyarakat. Maka, untuk menurunkan laju inflasi yang tinggi dengan kebijakan moneter seperti mengurangi pertumbuhan uang beredar di masyarakat, di antaranya dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Akan tetapi, konsekuensi kenaikan suku bunga akan berdampak para pengusaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan investasi dalam memproduksi barang dan jasa. Inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang sangat penting untuk pencapaian sasaran makroekonomi lainnya. Hal ini juga termasuk pertumbuhan ekonomi (Barro, 1995).

Secara teoritis, hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dua kesimpulan berbeda. Di satu sisi, Tobin effect menyimpulkan, inflasi mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Stockman effect menyimpulkan kenaikan tingkat inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, fokus utamanya terletak pada aspek: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Sebagai suatu rangkaian proses, pertumbuhan ekonomi bukan hanya merupakan gambaran ekonomi pada saat tertentu, namun memberi potret mengenai perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu.

Dalam konteks jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai indikator yang menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak komoditas barang dan jasa kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Kuznets, 1955).

Untuk melihat keterkaitan hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara empirik dapat ditelaah melalui data inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi di kawasan pulau Jawa. Selama tahun 2018 predikat angka inflasi terendah di kawasan pulau Jawa disandang Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,96 persen dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,40 persen. Kemudian, disusul DI Yogyakarta yang inflasinya tercatat sebesar 3 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi DIY tertinggi kedua mencapai 6,03 persen, setelah DKI Jakarta (6,41 persen) yang memiliki inflasi 3,33 persen. Jawa Barat menyandang inflasi terbesar di kawasan pulau Jawa tercatat 3,55 persen dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,58 persen. Banten dengan inflasi terbesar kedua 3,49 persen. Provinsi ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 5,89 persen, lebih tinggi dari Jawa Barat.

Merosot

Dari paparan tersebut jelas sekali sebagian provinsi dengan inflasi tinggi memicu petumbuhan ekonomi tinggi. Di sisi lain, ada provinsi dengan inflasi lebih rendah justru memicu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Inflasi sebagai indikator ekonomi dapat dihubungkan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara atau wilayah dapat mengindikasikan semakin merosot daya beli masyarakat negara atau wilayah tersebut. Sebagai teladan nyata di negara Venezuela, masyarakatnya resah dan marah sampai melempar lembaran uang di pinggir jalan.

Mereka kesal lantaran mata uangnya ambruk, tidak bernilai. Sedang angka inflasi meroket sampai 150.000 persen. Semakin merosot daya beli masyarakat akibat naiknya angka inflasi memicu sebagian penduduk yang rentan mudah terjerembab ke jurang kemiskinan. Atas dasar itu sangat beralasan BPS dalam menetapkan garis kemiskinan sebagai batas penduduk tergolong miskin tidak miskin merujuk pada perubahan angka inflasi tahun berjalan.

Garis kemiskinan penduduk adalah batas mutlak ketidakmampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang (BPS, 2018).

Tugas pemerintah dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian negara salah satu upaya yang sederhana dan mudah dilaksanakan yaitu dengan menjaga laju inflasi tetap rendah untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat tetap tinggi. Secara spesifik, tugas tim pengendali inflasi di tingkat pusat maupun daerah sedikit banyak telah memberi kontribusi nyata.

Mereka tidak hanya menjaga ketersediaan konsumsi kebutuhan rumah tangga, tapi juga mengharmonisasikan distribusi barang dan jasa secara cepat, murah, serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, menjaga laju infkasi tetap stabil memicu proses tumbuh kembangnya perekonomian. Hal ini akan bermuara pada proses mempercepat pengurangan kemiskinan. Penulis bekerja di BPS