Melarang Napi Korupsi Jadi Caleg

Apalagi kalau caleg ini pernah menjadi napi dalam kasus korupsi. Di tengah tingginya apatisme publik terhadap anggota Dewan itu, sudah saatnya sekarang ini parpol selektif dalam memilih sosok yang akan dicalonkan dalam pemilu legislatif.

Anggota DPR/DPRD dipilih oleh rakyat, diberikan kepercayaan dan mandat yang besar oleh rakyat, tentu bukan untuk duduk di ruang pengadilan yang berujung ke rumah tahanan. Mereka dipilih tentu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sehingga rakyat bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan. Sayangnya banyak wakil rakyat yang melupakan amanah konstituennya. Mereka asyik dengan kepentingannya sendiri sehingga terjerat dalam berbagai kasus korupsi.

Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, KPK telah menangkap lebih dari 500 politisi yang terjerat korupsi. Angka tersebut fantastis untuk sebuah negara demokrasi yang baru 17 tahun menjalankan reformasi. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka berdiri di depan untuk menjadi contoh politisi yang bersih dan berani menolak suap dalam bentuk apa pun, bukan sekadar slogan pepesan kosong.

Yang terlihat secara kasat mata adalah faktor uang masih kuat mendominasi mekanisme penjaringan caleg partai-partai politik saat ini. Akibatnya, rekrutmen politik untuk calon anggota legislatif tak ubahnya sebagai ajang transaksional belaka. Partai politik cenderung mengutamakan caleg yang bermodal besar. Caleg yang berkantong tebal mungkin bisa menyelesaikan persoalan keuangan partai politik.

Namun, kualitas calon seperti itu akan cenderung bisa "dikompromikan". Jika kondisi ini terus berlangsung, dalam jangka panjang hal ini bisa berdampak buruk bagi keseluruhan kualitas politis anggota legislatif terpilih.