Masyarakat Makin Terbebani Penghapusan Golongan 450 VA

JAKARTA - Rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik berdaya 450 volt ampere (VA) dinilai hanya menambah beban masyarakat. Sebab, harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi baru saja naik, begitu juga harga pangan.

Pelemahan konsumsi masyarakat tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pemulihan ekonomi nasional. Selama ini, konsumsi masyarakat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai penghapusan tesebut sebagai kebijakan terburu-buru. Karenanya, dia meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik atau over supply PLN. "Jangan sampai rakyat dikorbankan dengan menghapus daya pelanggan 450 VA," tegasnya di Jakarta, Kamis (15/9).

Dia mengatakan jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut tak adil, terlebih lagi saat ini masyarakat sedang sulit karena dampak pandemi Covid-19, kenaikan harga BBM, serta lonjakan harga bahan makanan.

"Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?" kata Mulyanto.

Jika pemerintah tetap akan menghapus pelanggan listrik berdaya 450 VA dan mengalihkannya ke daya 900 VA, Mulyanto mendesak subsidi listrik tetap diberikan. "Jangan subsidinya ikut dihapus. Ini akan memberatkan rakyat. Kemudian, perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghapus penggunaan listrik 450 VA dalam rangka menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini over supply sebanyak 6 gigawatt (GW) saat ini. Tahun depan, akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over supply sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.

Wacana pengalihan pelanggan rumah tangga 450 VA menjadi 900 VA pertama kali muncul dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengenai Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2023 yang berlangsung Senin (12/9).

Butuh Kajian

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi menjelaskan rencana migrasi 450 VA ke 900 VA didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran. Pada prinsipnya alokasi subsidi listrik pada 2023 tidak ada pengurangan, hanya DPR menginginkan agar ada pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Usulan pengalihan tersebut masih memerlukan kajian dan pembahasan yang lebih detail termasuk analisis cost and benefit sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran," tegas Agung.

Dia menerangkan saat ini subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS.

Dari 14,8 juta pelanggan 450 VA Non DTKS, saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta, dan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.