Masyarakat Harus Netralisir Radikalisme dan Intoleransi

JAKARTA - Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta Ignatius Rudy Pratikno menilai masyarakat perlu memperkuat barisan untuk menetralisir virus radikalisme dan intoleransi yang masih menghantui elemen bangsa.

"Kita perlu memperkuat barisan untuk menetralisir mereka yang radikal dan intoleran," kata Rudy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (30/12).

Rudy menyebut penyakit ideologis yang ingin mengubah ideologi, sistem, dan menebar perpecahan di tengah masyarakat merupakan salah satu potensi virus yang masih menggerogoti bangsa ini.

Ia menilai kekeliruan dalam menerima informasi menjadi salah satu penyebab mudahnya seseorang cenderung melakukan hal-hal tercela yang mengganggu kerukunan hidup umat beragama dan bermasyarakat.

"Karena sebetulnya mereka bukan ingin melakukan kegiatan radikal atau tidak bertoleransi, tapi kebanyakan mereka mendapatkan informasi dan pemahaman yang salah sehingga akhirnya jadi banyak yang menganut ideologi radikal," ujarnya.

Ia mewanti-wanti agar masyarakat waspada terhadap kerawanan terjadinya perpecahan antarsuku dan umat beragama menjelang tahun politik, baik yang tampak di dunia maya maupun keseharian. "Tahun 2023 kan sudah mulai, kita kenal sebagai tahun politik. Tentu faktor-faktor politik itu akan banyak masuk dalam masyarakat, termasuk umat beragama. Nah, jangan sampai membuat keseluruhan bangsa ini menjadi pecah," tuturnya.

Ia berpesan agar pesta politik yang berlangsung sementara itu tidak memecah belah kerukunan bangsa akibat nafsu politik maupun politik identitas. Dalam memilih pemimpin, ujarnya, masyarakat perlu bijak melihat sepak terjang dan program yang diusung.

"Kepada umat kita selalu memberitahukan bahwa pemilihan pemimpin itu jangan berdasarkan suku, jangan berdasarkan agama, dan jangan karena golongan. Tapi kita melihat track record-nya dia," tuturnya.

Untuk itu, kata Rudy, masyarakat perlu memperkuat barisan guna merawat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk vaksinasi bagi ketahanan ideologi. Ia berharap segenap tokoh agama berperan aktif memberikan penjelasan terkait pentingnya merawat Empat Pilar Kebangsaan itu kepada umat.

"Mengajak dan menjelaskan agar masyarakat tahu karena kehidupan kebangsaan kan tidak bisa kita pisah-pisahkan, kalau kita sibuk urusan kecil-kecil saja yang diributkan ya, nanti akibatnya kan bisa parah," katanya.

Ia mendukung hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pelarangan Ideologi selain Ideologi Pancasila sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK).

"Setiap usaha untuk mempersatukan bangsa dan menyejahterakan seluruh bangsa harus kita dukung, di mana ada moderasi keagamaan dan sebagainya. Semua itu sudah mulai berjalan baik," kata Rudy.