Masuk dalam Program Prioritas, Pemerintah Dorong Revitalisasi KUD untuk Dukung Swasembada Pangan

JAKARTA – Pemerintah mendorong revitalisasi koperasi unit desa (KUD) yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama di sektor pertanian. Penghidupan kembali lembaga perdesaan itu dinilai menjadi langkah strategis dalam misi mewujudkan swasembada pangan.

"Program ini (revitalisasi KUD) merupakan prioritas Kementerian Koperasi yang sesuai amanat dari Presiden sebagai instrumen penting membantu pemerintah untuk swasembada pangan," kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono saat kunjungan di Pondok Pesantren An-Nur 2, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (10/1).

Revitalisasi KUD merupakan satu dari 12 program prioritas yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi pada 2025 untuk mendukung program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Ferry menjelaskan pada tahap awal pihaknya menginventarisasi aset-aset milik KUD, seperti kantor maupun gudang. Setelah proses selesai, Kementerian Koperasi akan melakukan pengembangan pada sektor usaha.

"Salah satu yang dimungkinkan adalah kami akan melengkapinya dengan (alat) dryer supaya bisa mengurangi kadar air pada gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani, sehingga bisa diserap oleh Bulog," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal transformasi penyaluran pupuk melalui gabungan kelompok tani. "Insya Allah dalam waktu dekat ada peraturan presiden yang akan mengatur skema penyaluran pupuk bersubsidi kepada Gapoktan berbadan usaha koperasi," ucap dia.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo memastikan mendukung penuh pelaksanaan revitalisasi KUD yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi.

LPDB-KUMKM akan membantu pengembangan dari sisi bisnis. Sedangkan, untuk Kementerian Koperasi pada sistem kelembagaan KUD. Menurut dia, dua aspek itu memang harus dilakukan penguatan secara bersama-sama.

Tambahan Dana

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tambahan 10 triliun rupiah dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersumber dari APBN. "APBN, itu bentuknya piutang negara," kata Budi Arie Setiadi usai memimpin Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta, awal pekan ini.

Menkop Budi Arie Setiadi menghadiri Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai tambahan 10 triliun rupiah dana bergulir melalui LPDB-KUMKM.

"Iya, itu bagaimana menurunkannya dalam bentuk program dan aksi yang nyata, bagaimana dieksekusinya, bagaimana mendukung swasembada pangan dan penguatan koperasi," ujarnya.