Masih Banyak Pungli dan Preman di Jalan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat keamanan untuk menindak pelaku pungutan liar (pungli) dan premanisme di sepanjang jalur transportasi.

"Di jalanan masih banyak pungli nggak sih? Masih banyak atau tambah banyak?" tanya Presiden Jokowi memulai diskusi dengan para pengemudi truk logistik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5).

Para pengemudi truk yang diundang sekitar 80 orang. Mereka pun berkesempatan menyampaikan keluhan yang biasa ditemuinya sepanjang perjalanan. Selama pertemuan berlangsung, Presiden terlihat lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan sejumlah pengemudi logistik.

"Pungutan di jembatan timbang apakah masih ada? Preman itu adanya di mana? Oke, di lintas Sumatera, mana lagi? Marunda, Cakung, Cilincing, Cikampek, Cirebon, mana lagi? Lintas timur, oke dicatat Pak Wakapolri," ucap Presiden.

Salah seorang pengemudi truk lalu mengeluh atas tindakan brutal preman yang ditemui di jalan. "Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau nggak kaca pecah, golok sampai di leher.

Kalau nggak, ranjau paku. Ban kita disobek," kata salah seorang pengemudi menjelaskan. Pengemudi itu pun mengungkapkan sedikitnya harus mengeluarkan 10 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah untuk preman di jalanan.

Sementara itu, seorang pengemudi lain ikut mengeluhkan mengenai peraturan pembatasan tonase. Sebab, kebanyakan pengemudi sering tidak mengetahui batas-batas yang diterapkan peraturan itu.

"Selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang, Pak. Kalau tidak bawa barang banyak, ya uangnya tidak ada. Kita nggak tahu batas atasnya di mana dan batas bawahnya di mana. Biar kita nggak overload terus akhirnya tidak dimintai uang sama petugas Dishub," ucapnya.

Tak Dibenarkan

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Kapolri dan Wakapolri untuk menindaklanjuti laporan-laporan para sopir tersebut. "Saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri dan Wakapolri untuk segera ditindaklanjuti.

Tidak bisa seperti itu," tegas Presiden. Menurut Presiden, hal tersebut sangat meresahkan dan menyebabkan ketidaknyamanan.

"Itu juga menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita," ujarnya. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengaku siap menjalankan perintah Presiden Jokowi.

Apalagi, yang terlibat premanisme dari korp kepolisian. "Kalau toh ada satu, dua oknum yang gila, kita akan pecat. Yang dikeluhkan itu premanisme di jalan bukan aparat formal," ucap Syafruddin.

Ia pun meminta jika ada masyarakat yang mengetahui agar langsung melaporkannya. Dalam kesempatan itu, Presiden menerima Agus Yudi, seorang pengemudi truk yang melakukan aksi jalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta. fdl/AR-2